Kebakaran Lahan Gambut, Masyarakat Jangan Dijadikan Tumbal Biang Kerok

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Selama sepekan terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan peningkatan suhu udara dan penurunan kelembapan udara di wilayah pulau Kalimantan.

Peringatan ini juga merupakan indikasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Karhutla khususnya di lahan gambut, menurut Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo akan mendapat perhatian internasional karena kemampuan gambut sebagai penyimpan cadangan karbon dunia.

Adanya sejumlah titik api yang dipantau melalui satelit di wilayah Kalimantan, perlu mendapat perhatian esktra.

Baca juga: Gegara Asmara, Pemilik Salon Mobil di Surabaya Ini Gantung Diri

Perhatian ini, tutur Bambang, dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup di daerah dengan melakukan audit pengendalian kebakaran hutan dan lahan terhadap korporasi. Dengan cara ini, peran korporasi dalam menjalankan fungsi sesuai aturan yang berlaku akan terlihat. Misalnya melihat sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran gambut.

“Nanti akan terlihat apakah korporasi sudah atau belum memenuhi persyaratan,” ujarnya, Selasa (10/8/2021) dikutip dari Media Center Pemprov Kalsel.

Bambang mengajak untuk melakukan pemanfaatan pengecekan data menggunakan data satelit. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi sebaran titik api dan kondisi lahan, juga memberikan arahan kegiatan pencegahan karhutla yang perlu diambil.

Pemangku kepentingan penanganan Karhutla, harus melibatkan masyarakat. “Jadikan masyarakat mitra, bagian dari keluarga. Sebab, yang kadang terjadi masyarakat langsung dijadikan tumbal, biang kerok, dan sebagainya. Akibatnya tidak tercipta hubungan yang baik,” tuturnya.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dadang mengatakan wilayahnya juga telah melakukan operasi pembasahan lahan gambut di sejumlah desa dan obyek vital nasional Bandara Syamsudin Noor. Kegiatan yang berlangsung menggandeng MPA, TRGD, dan dinas di tingkat kabupaten/kota.

Saat ini, berdasarkan evaluasi, pihaknya menyebut masih kekurangan sarana dan prasarana pembasahan. “Belum ada sarana prasarana yang memadai. Mudah-mudahan ada peralatan pemadaman karhutla,” ujar dia.

Untuk menghindari terjadinya kebakaran gambut, Kepala Kelompok Kerja Wilayah Kalimantan dan Papua BRGM, Jany Tri Raharjo mengatakan sejak awal Juni pihaknya sudah mengantisipasi kemarau. Salah satunya dengan melakukan pengecekkan kondisi IPG di titik yang rawan terbakar.

“Sekat kanal dan sumur bor yang kondisinya rusak akan kami perbaiki,” ucap Jany.

Jany juga mengatakan, kolaborasi dan integrasi kegiatan dipandang perlu dilakukan. Mengingat pendekatan restorasi gambut adalah kesatuan hidrologis gambut, didalamnya ada pemangku kepentingan untuk lahan konsesi dan non konsesi.

“Kolaborasi dan integrasi kegiatan pemangku kepentingan sangat penting dilakukan dalam mengantisipasi karhutla ini,” ujarnya. (kanalkalimantan.com/mckalsel)

Editor : kk