Gubernur Kalsel Sampaikan Tujuh Isu Strategis Revisi RTRW 2023-2042

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor turut dalam rapat koordinasi lintas sektor pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel 2023-2042 di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Kehadiran Gubernur Kalsel dalam rakor ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Kalsel dalam perencanaan tata ruang, yang akan menjadi landasan penting pemanfaatan dan pengendalian ruang sampai dengan 20 tahun kedepan.

Turut hadir Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Wakil Ketua DPRD Kalsel Syaripuddin dan para pimpinan daerah kabupaten/kota se Kalsel, serta kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam pemaparan dokumen revisi RTRW Provinsi Kalsel disampaikan langsung Paman Birin yang diawali tentang tujuh isu strategis.

Baca juga: Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua dan Bendahara KONI Banjarbaru Dituntut 1 Tahun 7 Bulan Penjara

Yakni restorasi ekologis, pariwisata berbasis alam, produktivitas berkelanjutan, hilirisasi industri, konektivitas multimoda pantai timur, hijau metropolitan Banjarbakula dan pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar kabupaten/kota dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

“Beberapa perencanaan penting yang dituangkan dalam Revisi RTRW ini antara lain, jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan, dan bendungan Riam Kiwa,” sebut Gubernur Kalsel.

Rapat koordinasi lintas sektor pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel 2023-2042 di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Jumat (12/5/2023). Foto: adpim

Selanjutnya, pada rencana pola ruang Provinsi Kalsel terdapat zona lindung dengan luasan sebesar 17% dari luasan total wilayah dengan dominasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung).

Sedangkan untuk zona budidaya dengan luasan sebesar 83% dari luasan total wilayah didominasi oleh kawasan perikanan dan pertanian.

“Untuk dapat memperkaya kandungan yang terdapat dalam dokumen revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan ini, besar harapan kami agar para perwakilan dari kementrian dan lembaga lintas sektor yang berhadir pada hari ini dapat memberikan saran dan masukan-masukan,” kata Paman Birin.

Baca juga: Personel Polresta Banjarmasin Selamatkan Lelaki yang Terjun ke Sungai Martapura

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menambahkan, dokumen revisi RTRW ini krusial untuk segera diselesaikan agar dapat memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah serta memberikan kemudahan berusaha di Kalsel, agar ruang-ruang di Provinsi Kalsel dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusunya di Provinsi Kalsel.

Dalam rapat koordinasi lintas sektor ini para kepala daerah dari kabupaten/ kota menyampaikan kesepakatan dan dukungan terhadap substansi muatan di dalam dokumen revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi lintas sektor ini menjaring masukan dari dari seluruh sektor baik lembaga, kementerian dan daerah, serta sinkronisasi seluruh program kegiatan dan menyempurnakan muatan di dalam dokumen revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah sesi paparan, dilanjutkan dengan diskusi teknis dan penyampaian masukan dari kementerian, lembaga, badan yang dipimpin Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Rahma Julianti ST MSc dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Hanifah Dwi Nirwana ST MT, didampingi oleh sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Ahmad Solhan menyatakan komitmen untuk mengakomodir segala masukan dan perbaikan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga dengan melaksanakan pembahasan pasca lintas sektor yang akan dilaksanakan pada 15-17 Mei 2023. (Kanalkalimantan.com/al)

Reporter : al
Editor : kk