Efesiensi Anggaran Rp8,7 Miliar, Pemko Banjarbaru Genjot Pajak Daerah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bersiap mengalami dampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengatakan, total anggaran yang berhasil diefisiensi lingkup Pemko Banjarbaru bernilai Rp8,7 miliar.

“Sekitar Rp8,7 miliar termasuk juga untuk persiapan makan bergizi gratis (MBG), sementara menyiapkan sekitar Rp13 miliar,” ungkap Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin saat diwawancarai, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, Pemko Banjarbaru tidak ingin hanya karena adanya efisiensi anggaran pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat jadi terganggu.

“Kita tidak ingin karena ada efisiensi anggaran dan lain-lain pembangunan terganggu,” katanya.

Baca juga: Buron Koruptor Asal Kalsel Ditangkap di Bali

Untuk menutupi kekurangan dari efisiensi anggaran tersebut kata Aditya, salah satunya dilakukan melalui gerakan sadar membayar  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang sejumlah stakeholder mulai dari SKPD hingga Forum RT/RW di Gedung Bina Satria Kota Banjarbaru, Senin (17/2/2025).

Adanya sosialisasi bayar pajak Wali Kota berharap bisa sampai kepada masyarakat, tentunya dengan bantuan stakeholder yang hadir.

Baca juga: 6 Sekolah Awali Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banjar

Langkah ini tentunya menjadi catatan penting dengan harapan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarbaru bisa lebih meningkat.

Melalui PAD yang baik dan tinggi, Kota Banjarbaru dapat mengarah kepada kemandirian dan pembangunan bisa dipercepat.

“Kita berharap masyarakat juga secara sadar melakukan pembayaran terhadap pajak terhadap retribusi,” harap Aditya.

Baca juga: Jelang Putusan Pilwali Banjarbaru, Warga Diimbau Hormati Putusan MK

“Karena melalui pajak dan retribusi ini kita membangun dan melaksanakan pelayanan kelada masyarakat,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya mengungkapkan peran penting seluruh stakeholder dalam hal mensosialisasikan terkait kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

“Kita bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah dengan gerakan ini melibatkan semua pihak melakukan sosialisasi dan respon masyarakat sudah bagus,” ujar Kepala BPPRD Kota Banjarbaru.

Baca juga: Ditakut-takuti Pakai Parang, Nenek di Sungai Bilu Tak Berani Pulang

Seturut catatan BPPRD Banjarbaru, sektor pajak paling tinggi angka masih dipegang oleh pajak resto dan hiburan, serta pajak PJU.

Kendati demikian sambungnya, kesadaraan masyarakat untuk membayar PBB ini dari tahun ke tahun didapati terus meningkat.

“Sektor paling tinggi nominalnya itu masih dipegang oleh restoran dan hiburan, serta pajak PJU. Secara kesadaran PBB ini dari tahun ke tahun terus meningkat,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie