Denny Indrayana Deklarasi Pencalonan Lawan Incumbent Sahbirin di Pilgub Kalsel

BANJARBARU, Pertarungan politik di Pilgub Kalsel 2020 akhirnya memiliki diskursus yang sehat. Setelah dihantui wacana ‘kotak kosong’ dengan tidak adanya keberanian kandidat menantang incumbent Gubernur Sahbirin Noor, paceklik politik ini akhirnya terpatahkan. Kehadiran Denny Indrayana yang mendeklarasikan diri menjadi lawan Sahbirin, bakal menjadikan tarung politik perebutan kursi Kalsel 1 lebih menarik dan sehat!

Minggu (13/10), Denny mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel dihadapan puluhan jurnalis di Kalsel, yang hadir dalam jumpa pers di Varras Resto, Jl A Yani Km 36,6 Banjarbaru, Kalsel.

“Saya meminta permisi untuk mewakafkan diri di hadapan rakyat Kalsel untuk maju sebagai calon Gubernur,” kata Denny.

Ia mengatakan, komitmennya untuk maju dalam Pilgub Kalsel sudah didasari berbagai pertimbangan dan persiapan matang. Termasuk menjalin komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, LSM, hingga milenial Kalsel. Dan tentu saja, partai politik yang akan menjadi kendaraan politiknya dalam beberapa waktu ke depan saat mendaftar di KPU. “Dalam beberapa hari ini saya sudah punya keyakinan dan optimisme menang. Karena semua diniatkan untuk Kalsel amanah, bersih dan sejahtera,” ungkapnya.

Sebagai penantang incumbent, Denny mengakui langkah yang dihadapi tidaklah mudah. Sebab itu sudah menjadi rumus poitik. Incumbent dengan segala kelebihannya terkait sumber daya, baik finansial, partai, maupun popularitas, menjadi tantangan yang harus dihitung dengan matang.

Tapi kata Denny, jika bicara hanya dengan konteks ketakutanmenghadapi kekuatan petahana, maka Kalsel tidak akan mampu memberikan perimbangan wacana politik yang sehat. “Bagi saya, harus ada keberanian untuk menawarkan solusi yang lebih baik bagi Kalsel. Sehingga daerah ini bisa lebih maju dan sejarahtera. Sebab banyak kebijakan yang saya kira belum maksimal dilakukan oleh pemerintah saat ini,” katanya kepada Kanalkalimantan.com.

Paradigma ketakutan atas petahana ini, diakuinya membuat sejumlah tokoh yang juga memiliki potensi di Kalsel belum berani mencalonkan diri. Padahal menurut Denny, Kalsel memiliki banyak SDM yang mumpuni untuk terlibat dan berkontrubisi mendorong perubahan di Banua lebih baik di segala bidang. “Baik itu itu ulama, akademisi, politisi, dan tokoh masyarakat lain,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Denny berharap berbagai potensi kekuatan di Kalsel bisa berjalan bersama untuk melakukan perubahan. “Kami melakukan pendekatan tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada tokoh masyarakat, agama, akademisi, dan warga Kalsel bersama-sama,” ungkapnya.

Sebagai wujud keseriusan, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Nasdem. Dan hari ini, pukul 16.00 Wita, dia mengambil formulir ke Partai Demokrat. “Sore ini juga kami sudah berjanji dengan pimpinan Partai Demokrat Kalsel untuk mengambil formulir pendaftran,” terangnya.

Denny juga mengatakan, saat ini terus membangun komunikasi politik dengan elit parpol di Jakarta. Namun, ia mengatakan tetap tidak akan melangkahi kewengan parpol di daerah, dalam hal ini pengurus di tingkat wilayah untuk melakukan penjajakan. “Tentunya saya akan taat pada mekanisme yang ada di partai. Yakni mengikuti berbagai tahapan penjaringan yang dibuka oleh parpol. Seperti di Partai Nasdem, Demokrat, dan beberapa parpol lainya,” ungkapnya.

Selain parpol, Denny juga telah menyiapkan ‘perahu cadangan’ untuk menggalang dukungan melalyu jalur independen. Langkah tersebut harus disiapkan, jika nanti tidak berhasil mendapatkan kendaraan politik tetap bisa maju melalui jalur perorangan di KPU.

“Tanpa dukungan nyata dari masyarakat, tanpa dukungan konkrit KTP dan kerja nyata bersama, akan sulit bagi saya untuk maju sebagai calon Gubernur dan mewujudkan niat kita bersama memajukan Banua. Maka ibaratnya pencalonan yang akan saya lakukan ini double track. Sebab dua-duanya memang memungkinkan dan diatur oleh perundang-undangan,” jelasnya.

Disinggung kandidat yang akan dirangkul sebagai pendampingnya, Denny mengatakan pada saatnya nanti akan menyampaikan. “Calon wakil gubernurnya akan saya sampaikan pada waktunya nanti. Banyak pertimbangan dari berbagai tokoh, termasuk juga ulama dan habib. Pasti wakil ini harus punya visi misi yang sama dengan kami,” katanya.

Yang jelas, Mantan Wamenkumham di era Presiden SBY ini mengatakan, dorongan maju maju ke Pilgub Kalsel adalah untuk niat memajukan Kalsel. “Karena saya ingin berkerja nyata untuk Kalsel. Ini kampung halaman saya. Ini rumah tinggal saya. Ibu saya masih tinggal di Banjarbaru. Saya juga ingin menjaga ibu saya, menemani beliau, dan mengabdikan diri saya di hari tuanya, sambil bekerja keras memajukan dan menyejahterakan Banua,” jujurnya.

Denny sendiri memiliki komitmen yakni menang tanpa curang, kalah berusaha tanpa salah. Dirinya berharap persaingan Pilgub bersih dan tidak curang, tanpa politik uang (money politics). “Jadi kalaupun Allah menakdirkan menang, insya Allah tanpa kecurangan. Apalagi, kalaupun ditakdirkan kalah jangan sampai karena salah,” terangnya.

Sosok Denny Indrayana

Denny Indrayana sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 silam.Pria kelahiran Kotabaru, Kalsel ini juga pernah menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Denny Indrayana merupakan putra asli banua, lahir di Kotabaru, Stagen, Kalimantan Selatan. Diakuinya, dirinya sudah berkeliling dunia dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman (Kalsel).  “Setelah lahir di Pulau Laut (1972), besar sampai lulus SMA di Banjarbaru (1991), sudah saatnya saya kembali pulang membangun kampung halaman, tempat kelahiran,” katanya saat jumpa pers pencalonannya.

Denny sendiri telah mengenyam bangku pendidikan yang cukup tinggi hingga bisa dianggap layak untuk memimpin pemerintahan di Kalsel. Berawal dirinya bekerja di Fakultas Hukum Universitas Gadajh Mada, hingga mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di tahun 2018.

Bahkan, Denny juga sempat membantu saat kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN di tahun 2008-2011. Sampai akhirnya dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014.

“Saya sering melakukan sidak-sidak khususnya ke penjara dan Lapas kita untuk menertibkan dan membersihkan pungli dan narkoba. Pada tahun 2009-2011, Presiden SBY sempat mengangkat saya untuk menjadi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang salah satunya berusaha menertibkan masalah penambangan ilegal (illegal mining) di Kalsel,” katanya.

Hingga pada tahun 2016 hingga 2019, Denny menjadi Guru Besar (Profesor) tamu dan menjadi salah satu Direktur untuk Pusat Studi Hukum Indonesia, Islam, dan Kemasyarakatan (CILIS, Centre for Indonesian Law, Islam, and Society) di Melbourne Law School, Australia.

Saat ini, Denny membuka kantor Advokat (lawfirm) di Jakarta dengan nama INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society). Dalam pada tahun 2019 ini, Deny profesional diberi amanah untuk menjadi Wakil Ketua kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.(rico)