Dari CC, SAKIP 2018 Pemkab HSU Berpredikat B

AMUNTAI, Pemerintah Kabupaten HSU berhasil meningkatkan nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari sebelumnya predikat CC menjadi predikat B.

Penyerahan LHE SAKIP tahun 2018 diserahkan langsung Menteri PAN-RB Drs Syafruddin kepada Bupati HSU H Abdul Wahid HK, di Banjarmasin, Rabu (6/2).

Saat penyerahan hasil evaluasi SAKIP, Menteri PAN-RB Syafruddin didampingi Deputi RB Kunwas M Yusuf Ateh, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono, dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

Dalam penyerahan laporan hasil evaluasi SAKIP, sebanyak 151 pemda di wilayah II terdapat 7 pemerintah daerah yang meraih predikat A, 21 dengan predikat BB, 70 berpredikat B, 49 dengan predikat CC, dan 19 pemerintah daerah masih C.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK usai menerima hasil evaluasi SAKIP mengungkapkan, rasa syukurnya atas prestasi yang telah diraih yaitu predikat B dan berharap agar tahun depan dapat ditingkatkan.

Kepada seluruh SKPD dan ASN, Bupati Wahid juga meminta agar dapat meningkatkan prestasi dan mulai berbenah. Ia berharap semula kinerja yang dianggap suatu kewajiban agar bisa diubah menjadi kebutuhan, karena kebutuhan adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda.

Selain itu, Wahid juga minta dukungan masyarakat sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kinerja ASN dan Pemkab HSU, karena hal ini sangat dibutuhkan dan merupakan kerja bersama mewujudkan HSU Mantap.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menerapkan SAKIP di instansi pemerintah masing-masing.  “Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah.  Harus punya komitmen tinggi mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik,” ujarnya.

Syafruddin menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan,sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat. Dengan penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran.

“SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat,” pungkasnya. (dew)