Dari 2.000 Rumah Tak Layak Huni, Dinsos Banjar Cuma Bisa Bedah 13 Unit Per Tahun

MARTAPURA, Karena keterbatasan anggaran, selama tahun 2018 Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjar hanya lakukan 13 unit bedah rumah tidak layak huni. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlingungan dan Jaminan Sosial Disos Kabupaten Banjar, Adi Kusuma Wijaya, Jumat (4/1).

Hingga sekarang, data yang dimiliki Dinsos Kabupaten Banjar ada sekitar 2.000 rumah yang tidak layak huni. Namun karena keterbatasan anggaran pihaknya hanya mampu melaksanakan 13 unti di tahun 2018.

“Memang sangat jauh sekali jika dibandingkan data yang kita miliki ada 2.000 rumah. Untuk itu kita berkordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Banjar,” jelasnya,

Lebih jauh Adi mengatakan, perbedaan pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Disperkim Banjar dengan Dinsos Banjar adalah lokasi atau tempat rumah itu sendiri. Hingga terdapat sumber anggaran yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan unit bedah rumah yang dilakukan. (Baca: Program Bedah Rumah 2018, Disperkim Banjar Perbaiki 908 Buah).

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Banjar, Adi Kusuma Wijaya Foto: rendy

“Sebenarnya sasarannya sama saja. Namun kalau pihak Disperkim sumber dananya dari  Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)  sementara Dinsos Banjar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) sehingga tergantung kemampuan daerah,” ujarnya.

Dalam membangun satu unit rumah selama 2018 pihaknya memberikan anggaran Rp 15 juta. Anggaran tersebut sudah termasuk upah tukang dan bahan yang dipergunakan. Untuk pengkhususannya bedah rumah yang dilakukan oleh Dinsos Banjar dilakukan didaerah-daerah pedesaan hal ini berbeda dengan Disperkim Banjar yang dilakukan diwilayah perkotaan.

“Kalau kita mengkhususkan program bedah rumah ini dilakukan diwilayah perdesaan seperti yang kita lakukan diantarannya dibeberapa Kecamatan Beruntung Baru, Martapura Timur hingga Sungai Tabuk,” ujarnya

Ditambahkan Adi rumah yang sudah mendapatkan program bedah rumah ada perjanjian yang diwajibkan kepada pemilik rumah. Seperti tidak boleh memperjual belikan rumah tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. “Rumah yang sudah dapat program bedah rumah itu tidak boleh diperjual belikan dalam kurun waktu 2 tahun,”tegasnya.

Sementara terkait ditahun 2019 Dinsos Banjar akan mengusulkan 15 unit rumah bedah rumah dengan anggaran yang sama yaitu Rp 15 juta per unitnya. Namun anggaran tersebut diluar upah tukang. “Kalau di tahun 2019 ini kita mengusulkan 15 unit rumah dengan anggaran Rp 15 juta per unitnya namun diluar upah tukang,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya Tahun 2018 Disperkim Kabupaten Banjar untuk program bedah rumah sudah mencapai target yaitu 908 unit rumah. Sementara dana yang disediakan untuk bedah rumah tersebut pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 13.620.000.000.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Banjar, Rahmat Kartolo melalui M Milky Rosadie, Fungsional Tehnik Tata Bangunan dan Perumahan Disperkim Banjar mengatakan, pihaknya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun (2016-2020). Salah satu program yaitu program bedah rumah dengan memberikan peningkatan kualitas perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Untuk tahun 2018 kita targetkan 908 unit rumah, Alhamdulillah hingga Desember sudah terealisasi semua,” akunya.

Sementara sebaran tempat bedah rumah di Kabupaten Banjar terbagi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Aluh-Aluh diantaranya Desa Simpang Warga, Desa Simpang Warga Dalam, Desa Podok, Desa Handil Bujur dan Kecamatan Karang Intan diantaranya Desa Karang Intan, Desa Balau, hingga Desa Bi’ih.

“Adapun titik sebaran bedah rumah ini terbagi di dua Kecamatan Yaitu Aluh-Aluh dan Kecamatan Karang Intan yang terdiri dari 13 desa,” ujarnya. (rendy)