Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu, Pilkada Kotabaru dan Banjarmasin Tertinggi di Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Bawaslu RI merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) berdasarkan provinsi di Indonesia. Tercatat, Provinsi Kalsel menduduki peringkat ke 7 dari 9 provinsi dengan indeks kerawanan pemilu yang cukup tinggi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kaspiyah, di sela rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Hotel G Sign Banjarmasin, Rabu (11/3/2020) siang.

“Provinsi Kalsel itu berada di peringkat ke tujuh dari 9 provinsi yang ada. Tetapi, seluruh provinsi yang ada itu dalam indeks kerawanan pemilu level 5 dan 6, itu namanya indeks kerawanan tinggi,” kata Erna kepada awak media.

Sedangkan untuk kabupaten dan kota di Kalsel, diakui Erna, Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin memiliki indeks kerawanan yang cukup tinggi. Sedangkan indeks kerawanan yang sedang berada di Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Sementara, indeks kerawanan yang cukup rendah terdapat di Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, untuk IKP di kabupaten dan kota se Kalsel, Erna menyebut ada yang berada di level tinggi, sedang dan rendah. Ini berdasarkan hasil penilaian yang dikumpulkan oleh Bawaslu RI.

Lalu, indikator untuk IKP apa saja? Menurut Erna, ada empat indikator yaitu konteks sosial dan politik (keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal, pemilu yang bebas dan adil (hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu), kontestasi (hak politik, proses pencalonan, kampanye calon), dan partisipasi (partisipasi pemilih, partisipasi parpol dan partisipasi publik).

Intinya, kami sebagai penyelenggara pemilu ingin menyampaikan adanya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah, yang berasal dari masyarakat dan publik. Ini mencegah terjadinya pelanggaran hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ini meminimalisir kerawanan yang terjadi,” papar Erna.

Erna mencontohkan netralitas ASN, TNI-Polri yang menjadi bagian penting dalam IKP. Kemudian, mahar politik terhadap partai politik. Bahkan, money politic pun juga termasuk yang disoroti dalam IKP.Lebih lanjut Erna menambahkan, penilaian IKP diambil pada Pilkada yang diselenggarakan sebelumnya. Sehingga, data yang tertuang dalam IKP itu berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sebelumnya. “Apakah terbaca soal calon perseorangan yang banyak saat ini atau tidak, kalau pemilu sebelumnya tidak memuat itu maka tidak masuk penilaian saat ini,” jelas Erna.

Sehingga, Bawaslu Provinsi Kalsel berupaya memprioritaskan untuk dapat mencegah kerawanan pemilu di daerah yang diindikasikan rawan tinggi. Berdasarkan data IKP yang dihimpun, Provinsi Kalsel yang berada di peringkat 7 memiliki IKP Pilkada Provinsi 2020 sebesar 69,70 dengan kategori level 6, konteks sosial dan politik (KSP) dengan indeks 68,78. Sementara, untuk indeks pemilu yang bebas dan adil (PPBA) memilki indeks sebesar 69,25. Kontestasi dengan indeks sebesar 56,40. Terakhir, partisipasi politik dengan indeks 94,62.

Sementara, Kabupaten Kotabaru menduduki peringkat ke 19 IKP secara nasional dengan IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 sebesar 63,10 di kategori level 5, KSP dengan indeks 53,47. Selain itu, untuk indeks PPBA berada di 51,52 dengan indeks kontestasi 73,95. Terakhir, indeks partisipasi politik 87,44.

Di samping itu, Kota Banjarmasin menduduki peringkat ke 24 IKP secara nasional IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 sebesar 61,48 di kategori level 5, KSP dengan indeks 47,81. Selain itu, untuk indeks PPBA berada di 61,44 dengan indeks kontestasi 70,42. Terakhir, indeks partisipasi politik 73,97. (kanalkalimantan.com/fikri)