BPIH 2019 Ditetapkan, CJH Kalsel Tunggu Keppres Bayar Ongkos Haji

BANJARBARU, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/2019 M relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun, Calon Jemaah Haji (CJH) Kalsel masih harus menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait besaran biaya yang harus dibayar.

Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kalsel, H Noor Fahmi melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Direct Cost (biaya yang dibiayai oleh jemaah) pada BPIH dipastikan tidak mengalami kenaikan.

“Biaya haji tidak mengalami kenaikan. Sama dengan tahun 2018 besaran yang harus dibebankan secara nasional yang rata-rata sama sebesar Rp 35.235.602,” ujar H Noor Fahmi.

Keputusan penetapan BPIH 2019 disahkan dalam rapat antara Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dengan Komisi VIII DPR di Jakarta pada Minggu (4/2). Lukman menuturkan tidak semua biaya operasional haji yang mencapai Rp 69,7 jutaan tersebut dibayar oleh jemaah.

“Dari total biaya operasional haji tersebut, jemaah hanya membayar rata-rata BPIH Rp 35.235.602. Sama seperti tahun lalu,” kata Kemenag RI.

Konsekuensi dari tidak naiknya BPIH tahun ini, otomatis penggunaan yang dari hasil pengelolaan setoran awal BPIH di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meningkat. Tahun lalu, dana yang dipakai sekitar Rp 6,878 triliun. Sedangkan tahun ini meningkat jadi Rp 7,039 triliun.

Komponen pembiayaan langsung BPIH sebesar Rp 35,2 jutaan tersebut hanya digunakan untuk dua keperluan. Yakni biaya penerbangan Rp 29,555 juta per jemaah dan uang saku (living cost) 1.500 riyal atau sekitar Rp 5,6 juta per jemaah.

Uang living cost itu diberikan kepada jemaah ketika sudah berada di asrama haji jelang keberangkatan. Nantinya, hasil pengelolaan setoran awal dana haji tersebut untuk menekan biaya yang dibebankan ke jemaah.

Meski begitu, dalam beberapa waktu ini Calon Jemaah Haji (CJH) Kalsel masih harus bersabar untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini harus bersabar sesaat. BPIH juga masih menunggu keputusan teknis pelunasan serta jadwal pelunasan.

“Kita juga menunggu Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU),” ujar Kepala Kemenag Kalsel.

Perlu diketahui, ada perbedaan nilai BPIH masing-masing embarkasi. Jarak tempuh menjadi salah satu faktor utama yang mana jarak embarkasi menuju Arab Saudi yang tidak sama. Seperti contohnya BPIH yang ditanggung jemaah dari embarkasi Aceh dan Medan, bisa lebih rendah dibandingkan dengan Surabaya dan Banjarmasin.

Hal ini menyebabkan di antara 12 embarkasi di Indonesia, embarkasi Banjarmasin masuk BPIH tertinggi nomor empat pada tahun lalu.

“Diurutan tiga Embarkasi Balikpapan, kedua Embarkasi Makassar dan yang paling tinggi ongkosnya Embarkasi Lombok. kalau yang terendah itu Embarkasi Aceh,” ujarnya. (rico)