Fraksi PPP DPRD HSU Soroti Penurunan Pendapatan Daerah

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyoroti penurunan pendapatan daerah.

‎‎Hal tersebut dibahas dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, di gedung DPRD HSU, Senin (18/8/2026) siang.

‎‎Poin utama yang disorot adanya penurunan pendapatan daerah yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara H Aserani. Dia menegaskan adanya penurunan pendapatan daerah dalam rancangan perubahan anggaran.

Baca juga : Raperda Perubahan APBD 2026 Rp 3,14 T, Bupati Banjar Sampaikan di Rapat Rapat Paripurna DPRD

‎‎Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, khususnya dari sektor pertambangan mineral dan batu bara.

“Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil sektor pertambangan mineral dan batu bara. Kami berharap hal ini tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan,” papar H Aserani.

Fraksi PPP menekankan pentingnya menjaga agar kondisi ini tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan.

Baca juga : Peringati Hari Jadi Ke-76 Kabupaten Banjar, RSUD Ratu Zalecha Gelar Bakti Sosial Kesehatan Gratis

‎Fraksi PPP menilai perubahan APBD ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika fiskal dan kebutuhan masyarakat. Meski dihadapkan pada tantangan pendapatan, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas upaya Pemkab HSU dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎ ‎Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang sah melalui pembenahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset, serta penggalian potensi ekonomi lokal yang belum tergarap.

Selain itu, seluruh program yang tertuang dalam perubahan APBD nanti diharapkan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Baca juga : Upacara Penurunan Sang Merah Putih di Balangan, Fitri Jadi Pembawa Baki

‎Melalui pandangan umum ini, Fraksi PPP menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dengan menyertakan masukan konstruktif, demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HSU H Fadillah dihadiri Bupati HSU H Sahrujani, Wakil Bupati Hero Setiawan, unsur Forkopimda, kepala SKPD, pimpinan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie