Bupati HSU Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Surplus Rp180,46 M

KANALKALIMANTAN.COM, ‎AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp180,46 miliar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

‎‎Neraca keuangan daerah itu diungkapkan Bupati HSU H Sahrujani dalam rapat paripurna DPRD HSU dengan agenda penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di gedung DPRD Kabupaten HSU, Senin (22/6/2026) siang.

Bupati Sahrujani menegaskan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tertib pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: DPRD Banjarbaru Mulai Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

‎‎Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,755 triliun atau setara dengan 117,41 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1,495 triliun.

“Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,575 triliun atau sekitar 81,53 persen dari total Pagu Rp1,931 triliun. Berdasarkan angka tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU berhasil mencatat sisa lebih perhitungan anggaran atau surplus Rp180,46 miliar,” bebernya.

Selain laporan keuangan, Bupati juga menanggapi secara rinci pandangan yang disampaikan seluruh Fraksi DPRD HSU terkait Raperda penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Baca juga: Pemkab Banjar Rekonstruksi Jalan Penghubung Desa Labuan Tabu, Lok Tangga dan Sungai Besar

‎Cakupan layanan sanitasi di wilayah HSU saat ini telah mencapai 93,95 persen, berarti sudah melayani sebanyak 53.940 rumah tangga dari total keseluruhan 57.412 rumah tangga.

‎‎Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah menetapkan target agar seluruh rumah tangga di Kabupaten HSU telah terjangkau dan mendapatkan akses layanan air limbah yang layak hingga tahun 2029.

Berbagai upaya strategis sedang disiapkan dan akan dilaksanakan, antara lain pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik, penguatan pelayanan penyedotan lumpur tinja, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih dan sanitasi yang ramah lingkungan.

Baca juga: Revisi UU Polri 2026 Ancam Supremasi Sipil

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih memfokuskan langkah pada penyediaan akses layanan melalui pembangunan fasilitas sanitasi perorangan atau WC sehat, bersamaan dengan persiapan operasional UPTD.

Di sisi lain, pengawasan dan pengujian kualitas limbah dari berbagai sumber mulai dari usaha industri rumah tangga, rumah makan, hingga kegiatan pelayanan publik termasuk program Makan Bergizi Gratis tetap dilakukan secara berkala dan terpadu oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH).

‎‎Terkait agenda ketiga, yaitu Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2017, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dan masukan konstruktif yang diberikan oleh seluruh Fraksi.

Langkah pencabutan peraturan lama ini ditempuh demi menyesuaikan ketentuan di tingkat daerah dengan perkembangan peraturan perundang‑undangan yang berlaku secara nasional saat ini, sehingga kepastian hukum dan iklim pelayanan dapat berjalan lebih baik.

‎Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga disampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi‑fraksi DPRD terhadap dua Raperda lain, yakni Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Kanalkalimantan.com/ dew)

‎Reporter: dew
Editor: bie