Wakil Rakyat Kritik Ketersediaan BBM Subsidi di Palangkaraya

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya Khemal Nasery meminta Pertamina mengkaji ulang kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi kondisi ada harga tapi tidak ada barang.

Kenaikan BBM saat ini terjadi pada jenis nonsubsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo. Hal tersebut tidak berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat jika distribusi BBM subsidi tetap berjalan dengan baik.

Dia mempertanyakan ketersediaan BBM subsidi yang tidak mengalami kenaikan harga, tetapi perlu dipastikan kembali kecukupan di lapangan. Khemal meminta Pertamina menghitung ulang kebutuhan BBM subsidi di Palangkaraya.

“Berapa kebutuhan BBM subsidi di Kota Palangkaraya? Itu harus dikaji ulang. Jangan sampai ada harga, tapi tidak ada barang,” tegasnya, Senin (4/5/2026).

Baca juga: Solar Langka di Kalsel Sopir Truk Menderita, Dilarikan ke Tambang

Ketua Bapemperda juga menyoroti perbandingan dengan kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta, yang menurutnya tidak mengalami kendala berarti dalam ketersediaan Pertalite. “Di sana tidak ada masalah. Pertalite lancar. Tidak seperti di sini yang masih terjadi antrean,” ujarnya.

Dia menilai ketidakcukupan BBM subsidi berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Ketika stok terbatas, pelaku usaha terpaksa menggunakan BBM nonsubsidi yang lebih mahal, sehingga biaya operasional meningkat dan berimbas pada harga barang kebutuhan pokok.

“Kalau BBM subsidi tidak tersedia, mereka pakai nonsubsidi. Otomatis biaya naik, dan itu memicu kenaikan harga,” jelasnya.

Dampak lain dirasakan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. Menurutnya, waktu tunggu yang lama membuat biaya operasional bertambah, terutama bagi sopir dan pelaku distribusi barang.

“Antre sampai berjam-jam itu ada biaya tambahan seperti makan, istirahat, dan waktu kerja yang terpotong. Ini tidak efisien,” katanya.

Pertamina harus bersikap serius dalam mengelola distribusi BBM dan memastikan tidak ada kesenjangan perlakuan antara wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa.

Ia mendorong ada sistem informasi stok BBM secara daring di setiap SPBU agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan sebelum datang ke lokasi.

Keterlibatan aparat keamanan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter: kk
Editor: bie