Aliansi BEM se Kalsel: MBG Rawan Bocor, Pengawasan Minim

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu utama yang digaungkan mahasiswa dalam aksi “Reset Indonesia” di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (22/4/2026) siang.

Salah satu berbunyi ‘Menuntut pemerintah pusat untuk mengevaluasi transparansi terkait penyaluran anggaran MBG’.

Akar permasalahan MBG ada pada diskoneksi antara besaran alokasi anggaran dengan mekanisme pengawasan yang tersedia. Pemerintah dinilai lebih mengedepankan ambisi kebijakan tanpa mitigasi risiko matang di tingkat operasional.

Risiko moral hazard atau celah penyimpangan anggaran karena besarnya aliran dana APBN ke sektor konsumtif tanpa sistem kontrol berlapis.

Baca juga: “Aksi Reset Indonesia” di DPRD Kalsel, Ditinggal Supian HK Tiga Mahasiswa Luka

Selain itu, program ini berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak adanya data akurat dan transparan. Lantas, anggaran negara cuma jadi beban fiskal jangka panjang.

Pengawasan minim atas program MBG bisa membebani APBN tanpa berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tak hanya itu, distorsi alokasi anggaran tercipta lantaran sumber daya negara alih-alih dialokasikan ke sektor penting (pendidikan, kesehatan, infrastruktur berkelanjutan), malah lebih difokuskan ke program yang berisiko mengalami kebocoran.

Program konsumtif yang tidak didukung edukasi dan distribusi logistik matang berpotensi gagal menurunkan stunting atau masalah gizi secara permanen.

Baca juga: Haji 2026: Bandara Syamsudin Noor Siap Terbangkan 6.758 Jemaah

MBG dianggap cara instan atau solusi jangka pendek pemerintah yang tidak memiliki dampak berkelanjutan.

Aliansi BEM se Kalsel memberikan rekomendasi dan langkah strategis, antara lain :

Menuntut pemerintah untuk membuka akses data distribusi anggaran MBG secara real-time kepada publik untuk mencegah praktik moral hazard.

Mendorong pembentukan komite pengawas independen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil untuk mengaudit berkala terhadap efektivitas output program di lapangan, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Baca juga: Wabup HSU Ajak Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Beri Masukan Konstruktif

Koordinator SPPG Kalsel, Siti Fatimah. Foto: fahmi

Koordinator SPPG Kalsel, Siti Fatimah mengatakan, semua aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pimpinan pusat.

Siti melanjutkan, apabila masyarakat menemukan ada penyalahgunaan anggaran, ketidaksesuaian sarana prasarana (sarpas) atau menu MBG dapat melaporkan ke nomor aduan SPPG Kalsel.

Sekadar informasi, anggaran MBG dibedakan menjadi beberapa kelompok -untuk biaya bahan baku ompreng porsi kecil (balita, PAUD, SD kelas 3) sebanyak Rp8 ribu, sementara porsi besar (SD Kelas 4-6, SMP, SMA, Ibu Menyusui) senilai Rp10 ribu.

Baca juga: Tingkatkan Perlindungan Data Pribadi, DKISP Banjar Laksanakan Sosialisasi

“Jika memang ditemukan sesuatu yang tidak sesuai di lapangan, sampaikan melalui SPPG Kalsel di situ ada nomor pengaduan yang dikelola langsung oleh saya,” ujarnya di hadapan mahasiswa.

Apabila melaporkan, masyarakat diharapkan melampirkan bukti dan nama serta alamat sekolah atau SPPG bersangkutan. Setelah itu, pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya berterima kasih untuk segala aspirasi yang disampaikan semata-mata mensukseskan dan mengawal program MBG.

“Harapannya segala program yang dilakukan pemerintah berdampak bukan hanya beberapa orang saja tapi seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor : bie