Dilkumjakpol Ajang Membangun Sinergi Lembaga Hukum

BANJARMASIN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Kalimantan Selatan membangun komunikasi melalui rapat koordinasi bersama antar instansi penegak hukum di daerah, Kamis (5/7).

Rapat koordinasi Pengadilan, Kemenkum HAM, Kejaksaan dan Polisi (Dilkumjakpol) adalah upaya untuk mensinergikan lembaga penegak hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalsel Ferdinand Siagian mengatakan, perlu adanya persamaan persepsi antar penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana yang berpihak pada keadilan masyarakat dan hak asasi manusia.

“Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalsel ditetapkan sebagai kesekretariatan, dan memaksimalkan pertemuan rutin koordinasi antar instansi,” ujarnya.

Sejak tahun 2016 dan 2017 Rakor Dilkumjakpol Wilayah mengalami kevakuman, tetapi ditingkat pelaksana teknis masih diadakan rapat-rapat koordinasi, FGD di tingkat Kota/Kabupaten dapat berjalan dengan lancar.

Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan baik.  “Rapat seperti ini bisa kita koordinasikan terus agar semangat untuk penegakan hukum bisa bersinergi,” katanya.

Tujuan rapat koordinasi forum Dilkumjakpol untuk mewujudkan persamaan persepsi antara penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakkan hukum dan HAM.

“Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakkan hukum dan HAM serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakkan hukum,” pungkasnya.

Peserta rapat Dilkumjakpol sebanyak 50 orang yang terdiri dari unsur Pengadilan, Kejaksaaan, Kepolisian, BNNP dan Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Divisi Pemasyarakatan Asep Syarifudin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subianta Mandala beserta pejabat administrator di lingkungan Kantor Wilayah.

Rapat koordinasi forum Dilkumjakpol wilayah ini membahas daftar inventaris masalah dari seluruh unsur Dilkumjakpol. (ammar)