HEADLINE

Organda Banjarbaru Diminta Kaji Ulang Tarif, Anggaran APG Tak Ada di 2025

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

11 Februari 2025

Diunggah oleh

Risa

Angkot Organda yang dijadikan Angkutan Pelajar Gratis di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Foto wanda

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Hasil pengkajian usulan kerja sama terkait layanan Angkutan Pelajar Gratis (APG) dari Pemerintah Kota Banjarbaru dikembalikan kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Banjarbaru.

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Banjarbaru mengembalikan usulan layanan APG oleh DPC Organda Kota Banjarbaru karena ada beberapa koreksi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah, Selasa (11/2/2025) siang.

Angkot trayek Cempaka itu mengajukan kontrak kerja sama kepada Pemko Banjarbaru perihal Kerangka Acuan Kerja (KAK) hingga draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang salah satunya berisi terkait dengan kenaikan tarif.

“Namun ada koreksi dari tim MoU yang dimiliki Pemko, termasuk pertama diminta koordinasikan lagi siapa anak (Peserta didik, red) yang ingin diangkut dengan APG itu,” ujar Kadishub Kota Banjarbaru Muhammad Mirhansyah.

“Kita dengan Disdik masih berproses terkait verifikasinya, tapi memang sebelumnya dibahas bahwa yang diutamakan adalah anak dari keluarga tidak mampu berpotensi putus sekolah dan tidak sekolah karena jarak,” sambung dia.

Kadishub Kota Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah. Foto : wanda

Tak hanya koreksi terkait penumpang, tim juga kembali menanyakan perihal kelayakan kendaraan operasional APG yang dioperasikan anggota Organda.

“Berkaitan dengan kelayakan kendaraannya juga dimasukkan dalam dokumen, termasuk yang berkaitan dengan harga dikaji ulang,” beber dia.

Pengkajian harga menurut Kadishub Banjarbaru harus disusun berdasarkan kajian yang betul-betul bahkan bisa melalui konsultan. Koreksi itu ditegaskan bahwa tim meminta kajian yang dilakukan secara komprehensif.

“Dan untuk kajian komprehensif itu sendiri kalau untuk anggaran tahun 2025 ini belum sempat termasukan,” jelas dia.

Di sisi lain, Mirhan menjelaskan bahwa PKS dan perintah MoU dilakukan pada bulan Oktober 2024, dimana saat itu pemerintah telah menyusun anggaran untuk tahun 2025.

“Jadi kemarin hanya itu yang kita masukan sesuai dengan usul dari Organda seperti usulan harga Rp180 ribu, jumlah angkutan, dan lainnya, itu yang dikoreksi,” tuntas Mirhan. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie