Massa Tuntut Dewan Kalsel Segera Teken Perda Zona Bebas Tambang

BANJARMASIN, Desakan menolak tambang di Pulau Laut tak hanya masif dilakukan di gedung PTUN Banjarmasin, tetapi juga di DPRD Kalsel. Massa yang mengenakan kaos Tolak Tambang Pulau Laut atau Save Pulau Laut, Jumat (11/5) mendatangi gedung DPRD Kalsel. Mereka mendesak agar dewan secepatnya mengesahkan Perda Kawasan Zona Bebas Tambang di Kalsel.

Massa yang berorasi di halaman gedung dewan tersebut diterima Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Supian HK dan sejumlah anggota dewan lain. Koordinator aksi, yang sebelumnya juga memimpin Kongres Tolak Tambang di Pulau Laut, Hardiyandi mengatakan, perlunya dewan segera mengesakan perda tersebut. Jika tidak, tambang akan bisa merusak kearifan lokal dan lingkungan.

“Kami tidak ingin kawasan Pulau Laut menjadi rusak akibat keberadaan tambang. Sehingga dewan mesti cepat mengesahkan Perda Zona Bebas Tambang untuk melindungi kearifan lokal masyarakat,” katanya.

Hardiyandi mengatakan, pihaknya siap mengawal Perda tersebut jika disahkan oleh dewan. Namun jika tidak, dia mengancam untuk keluar dari Provinsi Kalsel dengan membangun Provinsi Kalimantan Tenggara.

“Kami siap keluar dari Kalimantan Selatan dan membangun Kalimantan Tenggara. Sebab, daripada orang lain yang menambang hingga daerah hancur, lebih baik warga sendiri yang menambang,” katanya.

Menyikapi tuntutan pendemo, Supian HK mengatakan dewan mengapresiasi atas aksi penolakan tambang yang digelar masyarakat. “Sebagai warga Kalsel tentu kita harus menyelamatkan kearifan lokal. Dan kami juga mendukung perjuangan masyarakat di sana,” kata anggota Fraksi Golkar ini.

Terkait pengesahan zona bebas tambang di Pulau Laut, Supian HK mengatakan,  harus terlebih dulu mengubah rencana tata ruang wilayah dan melakukan pengkajian alih fungsi kawasan. Hingga saat ini, dewan terus bergerak agar rancangan peraturan daerah tersebut secepatnya bisa disahkan menjadi Perda.(ammar)