Walhi: Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai pemerintah pusat maupun daerah belum serius dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis kabut asap yang kian memprihatinkan di wilayah tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Janang Firman Panalungkai menegaskan kondisi kualitas udara di sejumlah daerah, khususnya Kota Palangkaraya, telah berada pada level sangat berbahaya.

Berdasarkan pemantauan, angka indeks standar pencemar udara (ISPU) bahkan telah menembus angka 4.000, dengan jarak pandang dan visual udara yang menguning hingga oranye pekat.

Baca juga: Produk Kriya Unggulan UMKM Banjarbaru Tampil di Trade Expo Indonesia 2026

“Kami menganggap hari ini negara sedang abaikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga Kalimantan Tengah. Bertele-telenya pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional menggambarkan belum adanya keseriusan untuk mengatasi karhutla dan kabut asap ini,” tegas Janang Firman Panalungkai, saat ditemui Beritasatu.com, Rabu (14/10/2026).

Guna merespons lambannya penanganan dari pihak berwenang, Walhi Kalteng telah menginisiasi Posko Pelayanan Kesehatan Masyarakat sejak Agustus lalu.

Langkah ini diambil sebagai respons darurat atas minimnya perhatian pemerintah terhadap warga yang terdampak langsung krisis udara bersih.

Baca juga: 50 Peserta Ikuti Bimtek Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banjar

Tidak berhenti di aksi penanganan darurat, Walhi Kalteng juga tengah menyiapkan langkah-langkah hukum (litigasi) berupa gugatan terhadap negara serta korporasi yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan.

“Sebelumnya kami bersama Walhi Nasional telah melaporkan beberapa perusahaan di Kalimantan Tengah yang terindikasi membakar lahan gambut dan menjadi dalang karhutla. Kami menuntut tindakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi,” tambahnya.

Walhi Kalteng meminta pemerintah mendeteksi dan menindak tegas titik-titik api di kawasan rawan, terutama lahan gambut dan area konsesi perusahaan. Selain itu juga melakukan upaya pemadaman secara masif dengan memaksimalkan upaya pemadaman di seluruh titik api tanpa terkecuali. Tidak kalah penting juga kesiapan fasilitas kesehatan.

Baca juga: Harmonisasi 2 Rancangan Perbup, Penmab Banjar Gelar Rapat di Kanwil Kemenkum Kalsel

Walhi Kalteng juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalteng agar membuang jauh-jauh ego sektoral dan secara jujur mengakui keterbatasan kapasitas jika tidak sanggup menangani krisis ini sendirian.

“Jangan karena keegoisan dan enggan mengukur kapasitas, masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Udara sudah sangat sesak dan masyarakat menderita sakit dada akibat kabut asap ini. Pemerintah harus terbuka menerima bantuan dari semua pihak demi menyelamatkan warga,” pungkasnya. (Beritasatu/kk)

Editor: kk