Kabupaten Banjar

TPID Banjar Ikuti Rakor Pembahasan Inflasi Daerah

Diterbitkan

4 tahun yang lalu

pada

17 April 2023

Diunggah oleh

Al Ghifari

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie dan TPID mengikuti via zoom meeting di Command Center Manis. Foto: DKISP Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan, Senin (17/4/2023) pagi.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti via zoom meeting di Command Center Manis, Martapura.

Kegiatan diawali penyampaian RUU tentang kesehatan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.

Sementara Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rakor menjelaskan, perkembangan inflasi secara global di berbagai negara, Inflasi Indonesia berdasar trading economic sebesar 4,97 persen, peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).

“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 negara termasuk inflasi rendah dan terkendali sedangkan di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 negara ASEAN,” kata Mendagri.

Tito mengungkapkan inflasi terjadi di antaranya karena perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang dan ketidakmampuan menjaga supply dan demand barang dan makanan.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie dan TPID mengikuti via zoom meeting di Command Center Manis. Foto: DKISP Banjar

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menjelaskan inflasi menurut kelompok. Pada Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 memberikan andil besar yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta transportasi.

“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai kabupaten dan kota di antaranya beras, telur ayam ras dan minyak goreng, pada minggu kedua April 2023,” jelas dia.

Pudji meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. (kanalkalimantan.com/diskominfobanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani