Terkendala di Kementrian, Pasar Murung Keraton Tak Kunjung Diresmikan

MARTAPURA, Usai dibangunnya Pasar Murung Keraton yang berlokasi di lingkungan Pasar Martapura tahun 2017 lalu, hingga kini proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut masih tak kunjung diresmikan. Alasannya, terkendala di pemerintah pusat.

Begitu disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Banjar Jimmy kepada Kanalkalimantan.com, Kamis (13/6). Walaupun pasar tersebut tersebut sudah mulai dioperasikan sejak 9 April 2018, hingga kini masih belum diresmikan. Mengingat bangunan tersebut masih belum dihibahkan oleh Kementrian Perdagangan RI ke Pemerintah Kabupaten Banjar.

“Sebelumnya memang kita sudah ada koordinasi ke Dirjen Perdagangan Dalam Negri sejak April yang lulu mengenai proses hibah dari Kementrian Disperindag RI ke Pemerintah Daerah. Jadi prosesnya itu hingga sekarang sudah sampai di pengusulan dari Kabupaten Banjar, ” jelasnya.

Jimmy mengatakan, semua kabupaten atau kota yang menerima bantuan dari Kementerian Perdagangan di tahun 2017 itu dikumpulkan lalu pemberkasannya nanti diserahkan secara bersamaan ke RI 1 untuk ditandatangani secara bersamaan.  Menurutnya, itulah yang membuat lambatnya proses peresmian pasar hingga sekarang.

“Jadi alasan dari Kementrian perdaganan, di pusat sana seperti itu,  pemberkasan dilakukan dengan secara selekti,  terakhir kita komunikasi kemereka sekarang posisinya sudah sampai diminta menginput data untuk berita acara serah terima itu pada bulan Mei 29 tadi, seperti nama kepala Dinas, nama Dinas dan lain-lain,” katanya.

Pada intinya terang Jimmy,  pembangunan pasar yang menghabiskan dana Rp 6,6 Miliar tersebut, pihaknya sebagai Disperindag Banjar sudah melaksanakan proses-proses tersebut hingga sekarang. Walaupun proses proses itu sudah dilaksanakan namun dirinya tidak dapat memastikan kapan akan selesainya penghibahan Pasar yang dibangun dengan jumlah 234 bak tersebut.

“Yang jelas kami tidak diam di tempat. Kita masih fasilitasi dan bantu, namun kendalanya tidak di tempat kita. Namun kendalanya dari Kementrian itulah proses nya,  mungkin karena proses yang kolektif tadi, Kita juga tidak bisa memastikan kapan proses itu selesai mungkin 2020 nanti, mungkin saja,” pungkasnya. (Rendy)