Sempat Terendah di Kalsel, SPI KPK untuk Pemkab HSU Naik di 2023

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meraih hasil positif dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dari Indek 67,53 di tahun 2022 naik menjadi 73,18 di tahun 2023.

Hasil SPI tahun 2023 tersebut, dirilis KPK berdasarkan data yang dibagikan pada Jumat 26 Januari 2024, melibatkan 639 kementerian lembaga mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Atas capaian tersebut, Penjabat (Pj) Bupati HSU, Zakly Asswan memberikan apresiasi kepada semua unsur yang terlibat atas peningkatkan indeks pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mencapai 73,18 persen.

Hasil indeks SPI KPK Kabupaten HSU sendiri di tahun 2022 sempat berada di posisi terendah di Kalimantan Selatan.

Baca juga: 26,81 Gram Sabu Antar Pedagang di Desa Mekar ke Penjara

“Alhamdulliah, sekarang kita naik tahun 2023 menjadi 73,18, yang dulu di tahun 2022 67,53,” kata Pj Bupati HSU usai mengikuti kegiatan secara virtual launching SPI tahun 2023, di Mess Negara Dipa, Jumat (26/1/2023) sore.

Dia berharap hasil SPI di tahun ini bisa lebih ditingkatkan skor indeks integritas pada institusi tersebut. Semakin tinggi peningkatan skor indeks integritas, menandakan bahwa terdapat perbaikan sistem yang lebih baik.

“Marilah kita bersama-sama meningkatkan indeks integritas kita lebih baik lagi. Yang artinya kita mampu membuktikan bahwa kita bisa,” imbuhnya.

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: Launching Buku Autobiografi Pendiri Barito Putera H Abdussamad Sulaiman HB

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan, survei SPI merupakan upaya KPK Indonesia, Kemenpan RB untuk menetapkan sejauh mana risiko korupsi saat ini, di instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Risiko tersebut, kata Johanis Tanak, perlu diantisipasi melalui perbaikan sistem, baik di tingkat nasional maupun daerah. Disamping itu, dengan indeks SPI yang disebut juga indeks integritas nasional.

“Maka inilah waktu bagi kita mengevaluasi dan mengintegrasikan seluruh nilai predikat kategori dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie