Pemkab Banjar Fokuskan RAPBD 2027 pada Sektor-Sektor Bersentuhan Langsung dengan Kebutuhan Masyarakat

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur diwakili Wabup Habib Idrus Al Habsyi memberikan jawaban bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 pada rapat paripurna DPRD Banjar yang dilaksanakan Selasa (8/9/2026) siang.

Rapat itu juga berisi agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Intinya, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora, turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur eksekutif, Forkopimda serta undangan lainnya.

Wabup Habib Idrus Al Habsyi. Foto: dksipbanjar

Baca juga : Berkah dari Langit Mengguyur Wilayah Liang Anggang

Menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bupati menyampaikan apresiasi atas penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Menurut dia, masukan fraksi sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang menempatkan belanja daerah sebagai instrumen pembangunan yang harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fokus belanja dalam Rancangan APBD 2027 diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberian stimulus bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Baca juga : ‎Dukung Pengelolaan Lahan Rawa, BRIN Sosialisasi Dua Naskah Akademik di HSU

“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas dia.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bupati sepakat bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi pemungutan pajak daerah.

Sementara itu, menjawab pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang pro-rakyat.

Baca juga : BPBD Balangan Serahkan Bantuan Pinjam Pakai Peralatan Karhutla

“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir,” tutup dia.

Pada agenda kedua, yakni Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dengan demikian, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna berikutnya. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani