Connect with us

Ekonomi

Presiden Jokowi Buka Wacana Bangun Tol dari Kalsel ke Ibu Kota Baru

Diterbitkan

pada

Presiden Joko Widodo saat hadir di acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kota Banjarbaru, Sabtu (8/2/2020). foto: Antaranews.com

KANALKALIMANTAN.COM,  BANJARBARU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat merayakan HPN, Jokowi mewacanakan pembangunan tol dari Kalimantan Selatan ke calon ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Saya sudah tanya ke Gubernur Kalsel berapa jam dari sini ke Kaltim jika dibangun jalan tol, kata gubernur 3 hingga 4 jam saja. Bahkan dari Batulicin, bisa tembus 1,5 jam,” kata Presiden yang disambut tepuk tangan meriah dari undangan yang hadir di pada acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Jokowi mengaku baru mengetahui jika posisi antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ataupun Kotabaru di Kalsel sangat dekat.

“Kondisi jarak yang dekat ini tentu memudahkan kita untuk mengintegrasikan antar wilayah di Kalimantan khususnya Kaltim dan Kalsel,” jelasnya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektar apabila dibutuhkan untuk pengembangan Ibu kota Negara yang baru.

“Gubernur ini masih desak terus ke Presiden. Berarti masih belum terima kelihatannya,” ucap Jokowi sembari berkelakar.

Saat menyinggung Ibu kota Negara, Presiden pun menayangkan video desain calon Ibu kota Negara yang berkonsep ramah lingkungan, dekat dengan alam serta modern sejalan dengan kemajuan teknologi abad 21 yang diberi nama Nagara Rimba Nusa oleh sang pemenang sayembara desain ibu kota negara. (antara/suara.com)

Reporter : antara/suara.com
Editor : kk

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bisnis

Dampak Corona, Pengajuan DP Kendaraan Jadi 40 Persen

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi membeli mobil. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Terjadinya pandemi global corona virus disease atau Covid-19 menjadikan sektor otomotif mengambil serangkaian kebijakan. Seperti menghentikan lini produksi terkait kesehatan para pekerjanya, hingga banting setir memproduksi alat kesehatan atau alkes.

Bagaimana dengan dunia pembiayaan atau prekreditan sektor otomotif?

Senada, perusahaan pembiayaan juga mengambil kebijakan. Yaitu lebih ketat memberikan layanan perkreditan, dengan cara menaikkan Down Payment (DP) bagi para konsumen baru.  Kondisi ini tidak lepas dari arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan restrukturisasi di tengah wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Kebijakan untuk melakukan kenaikan DP juga dilakukan Mandiri Tunas Finance (MTF).

“Kami ambil kebijakan untuk menaikkan DP. Karena secara risiko kami harus pertimbangkan mitigasi. Kami juga tidak mau menjual banyak tapi bermasalah semua,” jelas Arif Reza Fahlepi, Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head MTF, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menambahkan, OJK menyarankan untuk ke arah sana, yaitu kenaikan DP. Karena konsentrasi juga dengan angka NPL (Non Performing Loan atau kredit macet). Jangan sampai persentase NPL tinggi nantinya merusak kinerja di bidang multifinance.

“Tapi kebijakan kenaikan DP diambil masing-masing perusahaan finance,” kata Arif Reza Fahlepi.

Namun saat ditanya apakah aturan DP akan kembali turun pasca wabah corona selesai, ia menyatakan mungkin saja dilakukan.
Karena pastinya akan ada recovery untuk kembali kepada kebijakan awal. Hal ini juga untuk mengejar target yang sempat hilang.

“Kami juga butuh pembiayaan baru, salah satunya dengan stimulus DP turun ke 20 persen. Pastinya dengan kondisi normal dan perekonomian sudah stabil,” tutup Arif Reza Fahlepi. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Pegawai Hotel Terancam Tak Dapat THR Tahun Ini

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi uang THR. Foto: Shutterstock

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengakui kemungkinan tak semua pelaku usaha hotel bisa membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri menyusul banyaknya usaha yang melambat dan bahkan tutup akibat virus corona.

“Kalau hotel kemungkinan besar yang masih bisa membayar THR jumlahnya sedikit. Dan itu kemungkinan juga tidak penuh karena seperti tadi saya bilang, kalau tidak ada cashflow-nya, apa yang mau diberikan. Masalah besarnya di situ,” katanya di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Hariyadi mengungkapkan hingga Senin (6/4/2020) sore telah menerima laporan sebanyak 1.266 hotel tutup karena terdampak mewabahnya COVID-19.

Meski belum ada data spesifik mengenai jumlah karyawan yang terdampak penutupan hotel, ia memperkirakan sebanyak lebih dari 150 ribu karyawan ikut kena imbasnya.

Menurut Hariyadi, selama ini usaha perhotelan tidak pernah bermasalah mengenai pembayaran THR. Namun, kondisi kali ini sangat luar biasa dampaknya bagi industri tersebut.

Terhadap karyawan dari 1.266 hotel yang tutup, semua karyawannya kini berstatus cuti di luar tanggungan perusahaan.

Pengusaha hotel tidak mengambil jalan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak memiliki dana untuk memberikan pesangon.

“Jadi (karyawan yang dirumahkan) tidak ada pendapatan. Makanya itu sangat buruk. Karena perusahaan memang tidak punya dana lagi. Maka pemerintah kalau mau beri stimulus, stimulusnya kepada pekerja (yang dirumahkan) itu,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Sri Mulyani: Dampak Virus Corona Melebihi Krisis 1998!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sri Mulyani menyebut krisis ekonomi akibat virus corona melebihi 1998. Foto: suara

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi akan lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998 dan 2008-2009. Pasalnya, wabah tersebut tak hanya berdampak pada nyawa manusia tapi juga hampir seluruh sektor ekonomi.

“Kami sampaikan virus corona jauh lebih kompleks dari 1997-1998, karena saat itu kami tahu penyebab dan bisa menahan. Kalau yang virus corona belum tahu penahannya apa,” kata Sri Mulyani melalui video conference, Senin (6/4/2020).

Sri Mulyani menuturkan dampak ekonomi virus corona juga lebih kompleks dari krisis ekonomi 2007-2008 lalu. Sebab, saat itu hanya sektor keuangan yang terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi. “Saya sampaikan virus corona jauh lebih kompleks dari 2008-2009 karena mengancam manusia, mematahkan seluruh fondasi ekonomi di seluruh negara dan gejolak di pasar modal yang tidak ada jangkar,” papar Sri Mulyani dilansir CNNIndonesia.com

Sejauh ini, kata Sri Mulyani, belum ada pihak mana pun yang bisa memastikan kapan tepatnya penyebaran virus corona akan berakhir, baik di Indonesia maupun secara global. Semua, hanya bisa memprediksi. “Tidak ada yang tahu kapan virus corona berhenti,” imbuhnya.

Diketahui, virus corona mulai mewabah di China pada Desember 2019 lalu. Kemudian, penyebarannya semakin masif ke beberapa negara pada awal 2020 dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

Saat ini, jumlah kasus di Indonesia tercatat terus meningkat setiap hari. Jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona bertambah menjadi 2.491 orang pada Senin (6/4/2020).

Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, seperti bekerja, sekolah, dan ibadah. Hal ini demi mengurangi risiko penularan virus corona. Akibatnya, aktivitas ekonomi terganggu karena mayoritas masyarakat kini berada di rumah. Berbagai pusat perbelanjaan pun memutuskan untuk menutup sementara operasionalnya, sehingga pendapatan manajemen dan berbagai tenant pun otomatis menurun.

Selain itu, sejumlah perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)DKI Jakarta mencatat terdapat 16.056 pekerja di ibu kota yang terkena PHK pada Sabtu (4/4). (cnnindonesia)

 

Editor : CNN

 

Bagikan berita ini!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->