Pimpin Apel Kerja Gabungan, Ikhwansyah Tekankan Hal ini

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, H Ikhwansyah menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah ketika menjadi pembina apel kerja gabungan, di halaman Kantor Bupati Banjar, Senin (2/2/2026) pagi.

Ia membacakan amanat Bupati Banjar yang menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, mempercepat serta menertibkan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa laporan kinerja dan laporan keuangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Baca juga: Tolak Taman Nasional Meratus, Walhi Kalsel: Dalih Konservasi yang Tidak Berpihak

Setiap program, anggaran serta hasil yang dicapai harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga dampak nyata bagi masyarakat,” tegas dia.

Lebih lanjut dia menyampaikan, mulai pekan ini hingga satu bulan ke depan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tersebut tidak perlu disikapi dengan rasa khawatir, melainkan sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan prinsip good governance.

“Seluruh perangkat daerah diharapkan proaktif dalam menyiapkan dokumen dan data dukung yang diperlukan, serta memberikan informasi secara transparan dan tepat waktu,” ujar dia.

Baca juga: Sekolah Garuda Tawarkan Pendidikan Gratis, Satu Hadir di Kalsel, Ini Syaratnya

Ikhwansyah juga menekankan sejumlah agenda strategis lainnya, khususnya terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.

Perencanaan tersebut diminta disusun secara cermat dan objektif dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan 2025, baik capaian yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih memerlukan perbaikan, serta isu-isu strategis daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti bencana banjir yang kembali melanda sejumlah kecamatan pada awal 2026, dengan dampak signifikan terhadap prasarana dasar dan layanan publik.

Baca juga: Kajian Keluarga Bersama UAS di Gunung Kupang Banjarbaru

Oleh karena itu, lanjut dia, penanganan dan pemulihan dampak banjir harus menjadi prioritas utama, baik dalam RKPD Perubahan Tahun 2026 maupun RKPD Tahun 2027.

“Seluruh alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat, sementara belanja yang tidak produktif harus ditekan,” pungkas dia.

Apel kerja gabungan tersebut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala SKPD, seluruh ASN maupun PPPK. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani