Kalimantan Selatan

Pemprov Kalsel-BP Tapera Teken MoU Perumahan Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan ASN

Diterbitkan

4 tahun yang lalu

pada

19 Agustus 2022

Diunggah oleh

Risa

Memorandum of Understanding (MoU) antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). foto: adpim

KANALKALIMAMTAN.COM, BANJARBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan dan masyarakat berpenghasilan rendah berkesempatan memiliki rumah pertama di tahun 2023.

Menyusul ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Kalsel dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Penandatanganan dilakukan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan Komisioner BP Tapera Adi Setianto di Kiram Park, Kamis (18/8/2022) siang.

Gubernur Sahbirin Noor mengatakan, MoU sebagai bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat. Pemprov Kalsel mendukung keinginan BP Tapera untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Gubernur Kalsel juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan BP Tapera dalam mengomando pembangunan rumah bersubsidi.

Di sisi lain, Sahbirin mengingatkan kepada pengembang agar memperhatikan berbagai aspek dalam membangun perumahan termasuk kualitas bangunan maupun fasilitas pendukung lainnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Mursyidah Amini mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan pemetaan data peserta Tapera.

Dirinya mengatakan, Pemprov telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kota Banjarbaru. “Untuk lokasi di kawasan Palam, Banjarbaru,” sebutnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyarankan dari ketersediaan lahan, bisa dibangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk ASN.

Menurutnya, dengan luas 8 hektare yang disiapkan Pemprov Kalsel bisa didapat kurang lebih 400 rumah.

Menurutnya, selain Pemprov Kalsel, pihaknya juga didukung DPD REI Kalsel dan Bank Kalsel.

Dirinya berharap, akhir tahun 2022 semua data sudah lengkap sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2023. “Kita berharap akhir tahun ini datanya sudah lengkap, jadi kita bisa eksekusi tahun depan,” katanya. (Kanalkalimantan.com/al)

Reporter : al
Editor : kk