Pembangunan Jembatan Pulau Laut Dilanjutkan Melalui Multiyears

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Proyek strategis yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut tersebut kini memasuki tahapan lanjutan setelah paket pekerjaan Tahun Anggaran 2025 dinyatakan rampung 100 persen.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pembangunan Jembatan Pulau Laut sebagai salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman.

Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib melalui Kepala Bidang Bina Marga, Robby Cahyadi, menyampaikan bahwa paket pekerjaan tahun 2025 telah selesai tepat pada 18 Februari 2026, setelah mendapatkan tambahan waktu 50 hari.

Baca juga: 21 Mobil Listrik Dibeli Rp5,25 Miliar, Efisiensi Pemko Banjarmasin?

“Pekerjaan untuk paket tahun anggaran 2025 sudah selesai 100 persen per hari ini.

Tambahan waktu yang diberikan telah dimanfaatkan untuk menuntaskan seluruh item pekerjaan,” ujar Robby di ruang kerjanya, Banjarbaru, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, saat ini PUPR Kalsel sedang mempersiapkan proses lelang untuk kelanjutan pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.

Paket multiyears tersebut akan mencakup pekerjaan jembatan pendekat dari dua sisi, yakni dari wilayah Kabupaten Tanahbumbu dan Kabupaten Kotabaru.

“Posisinya sudah klarifikasi jaminan pelaksanaan dan masih berproses di pengadaan barang dan jasa.

Mudah-mudahan awal Maret setelah Hari Raya kita sudah bisa berkontrak untuk paket multiyears tiga tahun,” jelas dia.

Baca juga: Masjid Agung Al Akbar Balangan Sedia 200 Porsi Berbuka Puasa

Untuk Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar guna mendukung pembangunan dari kedua sisi, baik Tanah Bumbu maupun Kotabaru.

Sementara itu, total nilai paket multiyears yang dikelola Pemprov Kalsel selama tiga tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp2,25 triliun.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan yang berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah berkontrak untuk pengerjaan bentang tengah jembatan. Nilai paket dari pemerintah pusat tersebut mencapai sekitar Rp3 triliun.

Robby menambahkan, sinergi dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek secara keseluruhan.

“Dengan kegiatan multiyears ini dan dukungan dari kementerian untuk bentang tengah, harapannya tahun 2028 nanti pembangunan Jembatan Pulau Laut bisa selesai,” tutup dia.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas logistik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan Kalimantan Selatan. (kanalkalimantan.com/MCKalsel)

Editor: Dhani