Palangkaraya Luas Wilayahnya 4 Kali Jakarta, Tapi Anggarannya Secuil

Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, digadang-gadang sebagai calon ibu kota negara baru bila pemerintah pusat jadi memindahkannya dari DKI Jakarta. Meski demikian, Walikota Palangkaraya Riban Satia mengatakan, untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu ada kaitannya dengan mobilisasi penduduk hingga pembangunan infrastruktur. Sementara, untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

“Kalau kita ingin pindahkan ibu kota pemerintahan dan negara, tentu secara administratif juga harus dipindahkan. Kita itu disana ibukota provinsi satu, kotanya satu,” kata Riban dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (18/9), seperti diberitakan Kompas.com.

“Palangkaraya saja luas wilayahnya hampir empat kali Jakarta, tapi anggarannya secuil. Bagaimana kami bisa membangun kota ini dengan baik? Ini yang jadi pertanyaan kami,” ungkap Riban. Secara keseluruhan, Riban mengatakan, luas kota yang dipimpinnya mencapai 2.850 kilometer persegi yang terdiri atas lima kecamatan dan 30 kelurahan. Ada sejumlah persoalan yang dihadapi Palangkaraya selama ini. Mulai dari belum terbentuknya rencana tata ruang wilayah perkotaan (RTRW-K), hingga masih terjadinya kasus kebakaran hutan saat musim kemarau seperti saat ini. Untuk diketahui, hampir 65 persen luas wilayah Palangkaraya merupakan kawasan hutan. Persoalan lain yang tak kalah penting yaitu terkait elektrifikasi. Menurut Riban, baru tiga tahun lalu persoalan listrik di wilayah ini teratasi. Padahal, listrik menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan secara umum. “Perjuangan supaya listrik masuk ke sana itu tidak gampang, karena itu berkaitan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Riban juga mengingatkan pesan Bung Karno tentang 3M yang ingin menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara kelak. Pertama, Palangkaraya merupakan modal bagi Indonesia karena merupakan penggerak dan aset bangsa. Kedua, Palangkaraya harus menjadi model yang akan menjadi citra Indonesia atau representasi negara-negara di dunia. Terakhir, pengembangan Palangkaraya harus dilakukan secara modern. Palangkaraya harus menjadi pusat pemerintahan yang dihuni oleh entitas majemuk sebagai representasi Bhineka Tunggal Ika. “Nah, catatan-catatan ini yang sebenarnya ingin kami teruskan agar cita-cita beliau menjadi kenyataan di masa yang akan datang,” tutup Riban. (kmps)