Ngebetnya Dewan Kalsel ke Luar Negeri, Plot Anggaran Perjalanan Dinas Rp 6,4 Miliar dari APBD

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN– Belum lama dilantik, para angota DPRD Kalsel sudah sibuk bikin rencana kunjungan kerja keluar negeri.

Meski rencana memenuhi undangan Kedutaan Besar RI ke Finlandia dan Estonia itu tak jadi dilaksanakan dalam waktu dekat karena kendala teknis, namun jatah anggaran untuk ‘jalan-jalan’ ke Eropa tetap diagendakan tahun 2020 ini. Bahkan, anggaran sebesar Rp 6,4 miliar telah disiapkan dari APBD.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan, jajaran dewan akan memenuhi undangan Kedubes RI di Eropa. Undangan tersebut disampaikan melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Lingkungan Hidup, dan diteruskan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kalsel.

“Tujuannya mengajak anggota dewan berkunjung ke Parlemen Finlandia dan Estonia. Salah satunya untuk belajar pengelolaan kehutanan di sana,” katanya.

Supian mengatakan, rencana tersebut klop dengan rencana penggodokan beberapa Ranperda terkait kehutanan.

“Jadi ini masih berkaitan dengan penguatan produk hukum daerah. Beda dengan agenda tahun lalu yang direncanakan mengunjungi negara-negara yang ada di Asia Timur, seperti Jepang, Korea dan Tiongkok. Kalau itu memang tidak ada urgensinya,” ungkap Ketua Harian DPD Golkar Kalsel ini.

Tapi, rencana menghadiri undangan Kedubes pada Februari nanti, akhirnya gagal juga. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Muhammad Jaini MAP, mengatakan ada penjadwalan ulang terkait rencana tersebut. “Rencana kunker pimpinan/anggota DPRD (Kalsel) ke luar negeri bukan batal, tetapi hanya penjadwalan ulang karena faktor teknis yang belum memungkinkan,” katanya, Selasa (14/01/2020).

Mengenai anggaran untuk keberangkatan ke luar negeri atau rencana semula ke Finlandia dan Estonia tersebut, dia menyatakan, hal itu sudah ada alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2020.

“Jadi rencana pimpinan/anggota DPRD Kalsel ke luar negeri belum dinyatakan batal, tetapi masih dalam pembicaraan atau mencari negara tujuan serta waktu yang tepat. Karena pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia tidak melarang,” lanjutnya.

Sebagaimana APBD Kalsel 2020, untuk kunker ke luar negeri pagu per orang anggota DPRD provinsinya Rp 117 juta buat selama tujuh hari. Sehingga jika sebanyak 55 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel berangkat, artinya anggaran yang akan digunakan sebesar kurang lebih Rp 6,4 miliar.

Anggaran tersebut jauh lebih besar, dibanding alokasi pada tahun 2019 yang hanya ditetapkan sebesar Rp 65 juta perorang. Sehingga ada peningkatan jumlah anggaran sebesar 85 persen.
Ironi Anggaran.

Peningkatan anggaran Kunker DPRD Kalsel ke luar negeri sebesar 85 persen (dari tahun 2019 yang dialokasikan hanya 3,57 miliar) tentu menjadi ironi tersendiri. Sebab, Sekretariat DPRD Kalsel menjadi salah satu SKPD di lingkup Pemprov yang juga terkena imbas pemangkasan dana anggaran di Tahun 2020.

Dimana pada Tahun Anggaran 2020, anggaran yang diterima Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel akan dikurangi sebesar kurang lebih Rp 9,7 miliar atau sekitar 5,7 persen. Sehingga menyisakan anggaran kurang lebih Rp 160 miliar.

Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri atas APBD Provinsi Kalsel TA 2020 yang berprinsip pada tiga aspek yaitu efisiensi, rasionalisasi dan kewajaran.

Hasil evaluasi tersebut diterjemahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalsel dengan melakukan penyesuaian pengeluaran anggaran untuk setiap SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel.

Meski demikian, M Jaini mengatakan, keberangkatan Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk DPRD Provinsi Kalsel memang bisa difasilitasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 sebagai landasan hukumnya.

Laman: 1 2