Nasib PSBB di Kota Banjarbaru Masih Menunggu Restu dari Kemenkes RI, DPRD Adakan Rapat Kerja

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Rapat kerja DPRD Kota Banjarbaru bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19 digelar guna membahas kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan survei mengenai Jaring Pengamanan Sosial (JPS) di Kota Banjarbaru.

Di ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah, didampingi Wakil Ketua Napsiani Samandi. Hadir juga, Ketua tim Gugus Tugas P2 Covid-19, Nadjmi Adhani serta Anggota DPRD Kota Banjarbaru dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru.

Membuka sambutan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Napsiani Samandi, menyampaikan bahwa sebelumnya diadakan pertemuan dengan kecamatan dan kelurahan se-Kota Banjarbaru dalam rangka Kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Survei mengenai Jaring Sosial di Kota Banjarbaru.

Usai rapat itulah, DPRD Banjarbaru melalui Komisi I, Komisi II dan Komisi III memberikan masukan serta saran-saran kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru dalam rangka Kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan survei mengenai Jaring Sosial di Kota Banjarbaru.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru, Nadjmi Adhani, menjelaskan tentang penanganan covid-19 di Kota Banjarbaru saat rapat kerja DPRD Kota Banjarbaru. Nadjmi yang menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa penerapan PSBB diharapkan mampu menurunkan angka ODP (Orang Dalam Pemantauan) serta menurunkan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan angka yang fositif covid-19 tidak ada lagi di Kota Banjarbaru.

“Penerapan PSBB di Kota Banjarbaru ini kita harapkan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya sampai saat ini kita masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tentang pelaksanaan PSBB,” katanya. (kanalkalimantan.com/rico)