Menolak Taman Nasional Pegunungan Meratus, Dema Pospera: Masyarakat Adat Terpinggirkan di Hutan Sendiri

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Setelah GMPD Banjarbaru menolak rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus, giliran Dewan Mahasiswa (Dema) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kalsel dengan lantang menolak rencana kebijakan tersebut.

Untuk itu, Dema Pospera Kalsel berinisiasi menggelar diskusi dan pemaparan Taman Nasional Pegunungan Meratus bertajuk “Perampasan Sistematis Ruang Hidup Masyarakat Adat”, Minggu (10/9/2025).

Pembicara yang dihadirkan antara lain Jurnalis Mongabay Indonesia, Rendy Tisna, Anggota Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nasional (PW AMAN) Kalsel, Okta, dan perwakilan Extinction Rebellion (XR) Meratus, Masruni.

Anggota Dema Pospera Kalsel, Gusti Miftha menuturkan, diskusi dilatarbelakangi keresahan pihaknya atas kebijakan yang berdampak negatif kepada masyarakat adat yang berdampingan dengan hutan Meratus.

Baca juga: HSU Dapat Bantuan Tambahan Program Padi Apung di Desa Tapus

Diskusi mengkritisi rencana usulan Taman Nasional Meratus berlangsung, pada Minggu (10/9/2025). Foto: Fahmi

“Apabila hutan Meratus dijadikan Taman Nasional, maka di sana mereka bisa dianggap warga yang ilegal, karena hutan adat di Kalimantan itu belum diakui sah secara hukum oleh pemerintah daerah,” kata Gusti.

Perubahan status Pegunungan Meratus yang dulunya masuk dalam kategori Hutan Lindung menjadi Taman Nasional seakan merampas hak-hak masyarakat adat sekitarnya.

Baca juga: BPBD Banjar Bantu Korban Puting Beliung di Mangkauk

“Kami pikir ini adalah sebuah langkah yang benar-benar tidak berpihak kepada rakyat sendiri, justru masyarakat adat tidak perlu negara untuk merawat wilayah mereka, tapi negara yang butuh mereka untuk merawat keasrian Indonesia itu sendiri,” tegas Gusti.

Dema Pospera Kalsel dengan tegas dan keras menolak pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus karena sama sekali tidak membela kepentingan masyarakat adat. Malah ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mereka.

“Mereka berpotensi kehilangan permukiman mereka, kena penghapusan suku secara seratus persen, dan itu adalah tindak kejahatan oleh negara itu sendiri. Maka dari itu secara konkret kami menolak itu,” jelas Gusti.

Dari hasil diskusi, Gusti menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi yang cukup detail dari para narasumber, pemantik, dan peserta yang berpartisipasi.

Baca juga: GMPD Banjarbaru Menolak Pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus

“Kami akan melakukan aksi yang meraih simpati untuk membuka mata bagi masyarakat-masyarakat kota bahwasanya masyarakat adat itu adalah pemegang utama dalam merawat budaya Indonesia,” terangnya.

Dia erharap kepada negara dalam hal ini pemerintah agar tersadar bahwa kebijakan Taman Nasional Pegunungan Meratus sama sekali tidak memilik urgensi. Masyarakat adat sendiri sebetulnya mampu merawat hutan sendiri tanpa bantuan pemerintah.

“Tolong pemerintah daerah setop untuk mengeksploitasi hutan hutan maupun masyarakat adat karena mereka membawa darah atau identitas asli Indonesia. Tolong berpihak ke mereka jangan ke elit-elit yang ingin memanfaatkan hutan-hutan tersebut,” pungkas Gusti.

Anggota Dema Pospera Kalsel, Gusti Miftha. Foto: Fahmi

Baca juga: Kuasa Hukum Keluarga Juwita: Sampel DNA Sperma di Tubuh Korban akan Ditelisik

Sementara itu, salah satu warga asli Pegunungan Meratus, Syahrani yang berkesempatan hadir dalam diskusi turut berkomentar tentang isu ini. Menurutnya masyarakat yang masih tinggal di dalam Hutan Meratus masih memegang teguh tradisi dan budayanya.

“Mereka masih menjalankan ritual-ritual dan hukum adat dan mereka masih menggunakan alam itu sebagai tempat ketergantungan mereka sehingga apa saja yang ada di dalam hutan betul-betul sangat dijaga,” ucap Syahrani.

Kendati demikian, pemerintah melalui rencana Taman Nasional Pegunungan Meratus seperti ingin menghilangkan kearifan lokal yang sudah turun temurun dilakukan.

“Apabila masyarakat adat itu disodorkan dengan hal yang lebih mudah dilakukan tapi tidak ada sosialisasi yang lebih jelas maka mereka hanya tinggal nama atau slogan bahwa Kalsel dulunya punya masyarakat adat,” tutup Syahrani. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor : bie