Komisi B DPRD Tulungagung Pelajari Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah di Kabupaten Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pengendalian tingkat inflasi di daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Banjar menarik perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar, Senin (29/7/2024) siang.

Rombongan komisi yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat itu disambut Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Banjar Mada Taruna didampingi Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah dan Plt Kabag Kesra Sugian Noor.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung Sofyan Heryanto menyampaikan, maksud dan tujuan Kunker ini terkait pengendalian tingkat inflasi di daerah dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Biasanya menjelang hari raya islam Idulfitri dan Iduladha juga Natal dan Tahun Baru (Nataru) inflasi mengalami kenaikan.

Baca juga: Bermalam di IKN, Jokowi Mengaku Tak Tidur Nyenyak

“Ingin mengetahui kiat-kiat dari Pemerintah Kabupaten Banjar guna mengendalikan inflasi agar tidak melambung tinggi karena secara umum Provinsi Kalimantan Selatan tingkat inflasi masih bagus dan cukup terkendali,” katanya.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Mada Taruna mengucapkan selamat datang kepada rombongan yang berkenan ke Kabupaten Banjar.

Mada menjelaskan, Kabupaten Banjar merupakan daerah non-Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tidak dihitung angka laju inflasinya.

Baca juga: Ini Temuan Bawaslu Kalsel Selama Proses Coklit di 13 Kabupaten Kota

Dari 9 langkah konkrit pengendalian inflasi yang disampaikan Mendagri dalam Rakornas. Sampai saat ini Kabupaten Banjar telah melaksanakan 6 dari 9 langkah tersebut.

“Enam langkah itu melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan stok barang, mendapatkan informasi surplus komoditas, melaksanakan pencanangan gerakan menanam, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,” rinci Mada.

Mada juga menyebutkan BUMD yang ada, yaitu PTAM Intan Banjar, PT Baramarta, PT Bank Kalsel, PT BPR Martapura Banjar Sejahtera dan Perumda Pasar Bauntung Batuah.

Baca juga: Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pilkada 2024, Mata dan Telinga Laporkan Dugaan Pelanggaran

“Beberapa strategi untuk menjalankan BUMD tersebut diantaranya penguatan kebijakan dan permodalan, pengelolaan secara profesional dan sarana pelayanan publik yang mandiri,” ujar Mada.

Sementara Kabag Ekonomi Setda Banjar Ferdiansyah menambahkan, Pemkab Banjar dan kabupaten/kota lainnya selalu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengendalikan inflasi.

Selain itu juga mengingatkan pada saat kejadian tertentu yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok naik.

Baca juga: Mutasi Jabatan di Polda Kalsel, Kapolres Batola dan Tabalong Berganti

“Biasanya sebelum atau menjelang lebaran dan nataru Pemkab Banjar melaksanakan pasar murah dan menjaga ketersediaan pasokan dengan rutin sidak ke pasar dan distributor melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan bersama satgas pangan,” jelas Ferdi.

Kemudian, lanjut dia, sesudah lebaran dan nataru juga dijaga ketersediaan stok barang karena biasanya persediaannya berkurang. Selain itu Pemkab Banjar juga menjalin kerjasama dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Tanahlaut untuk ketersediaan bahan pokok daging sapi. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani