Kabupaten Kapuas
Ketua Fraksi NasDem: Minta Pemkab Segera Bayar Gaji Guru Kontrak
KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, minta Pemkab Kapuas segera merealisasikan pembayaran gaji guru kontrak dan honorer Kategori 2 (K2) yang belum terbayarkan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kapuas, Sera Sintanola mengatakan, hal itu telah disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum terkait pembayaran gaji guru kontrak dan honorer K2 sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Fraksi NasDem telah menyampaikan pada saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
“Kami menekankan kepada Bupati Kapuas melalui pemerintah daerah untuk membayar gaji guru khususnya tenaga kontrak dan honorer K2,” katanya, Jumat (1/7/2022).
Baca juga : Warga Serbu Pasar Murah di Jalan Gotong Royong Mentaos
Ia menyebutkan pemerintah daerah belum membayar kewajiban kepada guru yang sudah berjuang untuk mencerdaskan anak-anak didik generasi bangsa.
“Jadi, luar biasa pengorbanan mereka, untuk mencerdaskan anak anak kita bahkan mereka harus rela berbulan-bulan tidak digaji, tapi tetap semangat untuk mengajar,” katanya.
Ia menegaskan, gaji yang belum dibayar menjadi masalah serius dan krusial sehingga partai NasDem serius dengan permasalahan yang saat ini dialami para pendidik terutama guru kontrak dan honorer. (Kanalkalimantan.com/ags)
Reporter : ags
Editor : kk
-
Bisnis2 hari yang laluSejak Dini Siapkan Dana Pensiun, Bonus Saldo BRI DPLK Lewat BRImo
-
NASIONAL2 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
HEADLINE3 hari yang lalu11 Sopir Korban Kapal Virgo Belum Ditemukan, Rekan Gelar Doa dan Tabur Bunga
-
Kabupaten Kapuas2 hari yang laluPemkab Kapuas Perpanjang Tanggap Darurat Karhutla 14 Hari Kedepan
-
HEADLINE1 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
HEADLINE2 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


