DPRD BANJARBARU
Ketua DPRD Banjarbaru Temui Massa Pendemo
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Setelah satu jam lebih massa unjuk rasa tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berorasi di halaman kantor DPRD Kota Banjarbaru, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah yang baru datang dari luar daerah langsung menemui para pendemo, Rabu (7/9/2022).
Massa unjuk rasa sempat merasa dikecawakan setelah kurang lebih satu jam Ketua DPRD Kota Banjarbaru tak hadir di hadapan mereka saat menyampaikan aspirasi.
Kedatangan Fadliansyah ternyata tidak mengurangi rasa kecewa mereka, sebab massa merasa diabaikan oleh wakil rakyat tersebut.
Perwakilan massa yang dipimpin perwakilan HMI Kota Banjarbaru, Cahyono langsung menyampaikan tuntutan kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaru.
Baca juga: Gelombang Tolak BBM Naik di Banjarmasin, Giliran Massa LSISK Unjuk Rasa di DPRD Kalsel
“Ada enam tuntutan kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaru, tak hanya tuntutan kami juga menyampaikan dua rekomendasi untuk DPRD Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Penyampaian aspirasi berjalan alot antara Ketua DPRD Kota Banjarbaru dengan perwakilan pendemo penolakan kenaikan BBM di Banjarbaru.
Setelah menyampaikan aspirasi, Cahyono menegaskan agar semua tuntutan tersebut bisa dikawal bersama, baik mahasiswa, DPRD Kota Banjarbaru dan Instansi terkait.
Kemudian tuntutan tersebut di tandatangani bersama menggunakan materai 10.000 oleh perwakilan massa aksi dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru. (Kanalkalimantan.com/ibnu)
Reporter : ibnu
Editor : bie
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluBupati HSU Melantik 13 Pejabat, Bakal Ada Lagi Mutasi
-
HEADLINE2 hari yang laluLima Sekoci Kapal Virgo Transport 8 Terdampar di Pesisir Pantai Seruyan
-
NASIONAL3 hari yang laluImpor Kapal Virgo Berusia 39 Tahun Diselidiki
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang laluPolres HSU Bersama Mahasiswa Bagi-bagikan Masker
-
PLN UIP3B KALIMANTAN1 hari yang laluPLN ULTG Batulicin Turun Langsung Menjaga Aset Transmisi dari Karhutla
-
HEADLINE3 hari yang laluMK Kabulkan Gugatan MBG Watch, Batasi Kewenangan Pemerintah Ubah APBN


