Connect with us

Pemerintahan

Kalsel Terima Alokasi APBN 2019 Rp 27,5 T, Harusnya Berdampak Untuk Banua

Diterbitkan

pada

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12). Foto : humas pemprov kalsel

JAKARTA, Dampak kurang stabilnya perekonomian global akibat pengaruh kebijakan perdagangan dunia, tidak membuat perekonomian RI goyah. Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden  Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil mengendalikan dampak perekonomian global itu dengan penguatan perekonomian nasional.

Kerberhasilan pemerintah itu, tercermin dari peningkatan  alokasi  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang dikucurkan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu daerah yang mengalami peningkatatan nilai alokasi di APBN adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdullilah alokasi di APBN 2019 untuk percepatan pembangunan di Kalsel mengalami kenaikan dibanding tahun 2018,” ujar Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta,  Selasa (11/12).

Gubernur Kalsel mengharapkan, dengan alokasi APBN 2019 sebesar Rp 27,540 triliun yang nilainya naik sebesar  Rp 2, 216 triliun -dibanding 2018 Rp  25, 324 triliun tersebut mampu memacu pembangunan di Kalsel.

Dari nilai total anggaran tersebut, lanjutnya,  instansi vertikal, Pempov Kalsel bersama Kabupaten/Kota akan memanfaatkan untuk pembangunan di segala bidang. Baik dari sisi pendidikan, infrastruktur, kesehatan serta hal-hal yang menunjang pembangunan lainnya.

Pria yang akrab disapa Paman Birin itu, mengharapkan lewat alokasi  APBN dapat memacu percepatan pembangunan yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Seluruh dana tak sekedar terserap dan teralisasi tepat waktu. Namun yang lebih penting adalah realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan  kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Usdek Rahyono merincikan, total kucuran dana APBN Kalsel tahun 2019 sebesar Rp 27,540 triliun meliputi Satker vertikal Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah untuk Provinsi dan transfer ke daerah untuk Kabupaten/Kota serta Dana Desa. Total anggaran tersebut naik Rp 2 triliun lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 25,324 triliun. Terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp 8,537 triliun, serta dana transfer ke daerah dan dana desasebanyak Rp 19,003 triliun.

Untuk TKDD terdiri dari Dana Desa Rp 1,506 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 1,058 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 2,371 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 8,378 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 5,374 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 313 miliar.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran negara tersebut untuk upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan aspek kehati-hatian mengacu  aspek legalitas. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->