Kadis PUPR Tak Hadiri RDP, Ketua DPRD Kotabaru Ungkap Kekecewaan

KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebelum pelaksaan RDP, kalangan LSM melakukan orasi di depan kantor DPRD yang mempertanyakan sejumlah proyek yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru dan salah satunya adalah proyek jalan Lontar menuju Tanjung Seloka dengan pagu anggaran kurang lebih mencapai Rp13 miliar.

“Kita dengarkan bersama tadi dari kawan-kawan LSM mempertanyakan beberapa hal yang salah satunya adalah terkait proyek jalan Lontar-Tanjung Seloka, dan pembangunannnya menggunakan sumber dana dari APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK),” papar dia, Senin (30/1/2023).

Dia mengatakan, sebagaimana yang disampaikan oleh LSM bahwa proyek tersebut tidak selesai di 2023, dan ada pengerjaan lanjutan melampaui tahun berjalan yang artinya proyek itu melampaui dari batas waktu yang ditentukan.

Baca juga: Pimpin Apel Kesiapan Haul Abah Guru Sekumpul, Ini Harapan Bupati Banjar

“Memang secara aturan itu adalah ranah instansi terkait yang menjadi otoritas mereka memberikan waktu tambahan. Hanya saja karena tidak selesai dikerjakan pada tahun berjalan maka tentu masyarakat yang akan menerima dampaknya seperti halnya roda perekonomian terhambat,” jelas dia.

Berkait rencana hearing yang dilaksanakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Dinas PUPR agar bisa menjelaskan kondisi di lapangan sehingga masyarakat juga dapat mengetahuinya.

“Mereka telah menyampaikan kenapa tidak bisa berhadir dalam RDP ini, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi, kami kecewa karena kami sudah menyampaikan undangan secara resmi sejak hari Sabtu kemarin, dan ini menyangkut khalayak orang banyak,” tegas dia.

Menurut dia, bukan hanya pihaknya yang kecewa tentu begitu juga dengan masyarakat Kotabaru yang tidak mendapatkan penjelasan.

Baca juga: HUT ke-25 SMAGA Banjarbaru, Ini Kata Gubernur Kalsel dan Wali Kota Aditya

Pihaknya akan kembali memanggil kepala Dinas PUPR untuk dapat melakukan pembahasan bersama.

“Kami akan mengagendakan kembali untuk bisa memanggil Kepala Dinas PUPR sehingga nantinya diharapkan akan ada penjelasan yang menjadi pertanyaan masyarakat,” tandas dia. (kanalkalimantan.com/muhammad)

Reporter: muhammad
Editor: Dhani