Kabupaten Banjar Raih Penghargaan dari Ombudsman

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Memasuk pengunjung 2024 ini Pemerintah Kabupaten Banjar meraih penghargaan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, terkait Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, dengan perolehan nilai 94,18 (zona hijau) dan meraih opini tertinggi.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi dari Plt Gubernur Kalsel Muhidin pada acara penganugerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort dan Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Swiss Bell, Banjarmasin, Rabu (10/12/2024) pagi.

Capaian yang diraih Pemkab Banjar tersebut merupakan raihan yang membanggakan karena terjadi peningkatan dari 2023 dengan nilai 90,96.

Baca juga: Naik 6,5 Persen, Upah Minimum Kalsel 2025 Rp3,4 Juta

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman menerangkan, tujuan dari penganugerahan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik, memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang mencapai tingkat kepatuhan tertinggi serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan untuk mencegah maladministrasi.

“Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi Ombudsman RI kepada instansi yang berhasil memenuhi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,” jelas dia.

Sementara itu Kabag Organisasi Setda Santi Nurlaela mengatakan, dari 83 lokus di Kalsel yang dinilai Ombudsman, Kabupaten Banjar melalui Disdukcapil berada di peringkat 2 dan DPMPTSP berada di peringkat 10.

Baca juga: Pemko Banjarbaru Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

“Alhamdulillah dari 5 yang menjadi lokus di Kabupaten Banjar, dua instansi yang masuk top ten.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, ke depannya kita juga akan terus melakukan penguatan di masing-masing penyelenggara pelayanan publik baik di perangkat daerah maupun unit pelayanan teknis,” pungkas dia. (Kanalkalimantan.com/dkisp banjar/kk)

Reporter: kk
Editor: dhani