Isu Karantina Pilrek ULM Terus Berhembus, Sutarto Tantang Ungkap Bukti!

BANJARMASIN, Bola pemilihan calon rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kini berada di tangan Kemenristekdikti. Namun menjelang proses tersebut, goyangan terhadap calon incument Prof DR Sutarto Hadi terus menguat. Bahkan hingga sampai Jakarta. Akankah hal tersebut berimbas pada keputusan Kemenristekdikti nantinya?

Isu penggunaan dana Islamic Development Bank (IDB) dan penggalangan suara oleh calon incumbent sebelum pemungutan suara tingkat Senat Universitas tanggal 30 Mei lalu terus berhembus. Namun, Sutarto Hadi mempersilakan para pihak yang menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan rektor untuk melaporkan ke pihak berwenang.

 “Itu semua fitnah yang tak mendasar. Silahkan laporkan jika memang ada bukti, saya siap. Karena selama ini melakukan hal yang sesuai prosedur,” tegasnya.

Sutarto Hadi juga berjanji akan merangkul tiga rivalnya jika ia diserahi amanat kembali memimpin ULM. “Jabatan itu amanah, kami tak ingin sendiri. Tiga terbaik yang kemarin ikut pemilihan calon rektor akan kami berdayakan untuk bersama-sama menjadikan ULM makin maju,” ujarnya dilansir Kumparan.com

Hasil rapat tertutup Senat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi memunculkan tiga nama Bakal Calon Rektor ULM periode 2018-2022 selepas rapat tertutup di rektorat ULM Banjarmasin, Rabu (30/5). Ada 58 anggota Senat pemilik hak suara memilih tiga dari empat bakal calon rektor ULM periode 2018-2022. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada tahapan penyaringan Bakal Calon Rektor ULM, Senat ULM menetapkan perolehan suara dengan urutan Sutarto Hadi meraih 31 suara,  Zairin Noor Helmi  meraih 17 suara, Hadin Muhjad 9 suara, dan Husaini 1 suara.

Ketiga nama teratas tersebut kemudian disampaikan ke Menristekdikti untuk menentukan pilihan. Dalam hal ini, Menristekdikti punya 35 persen hak suara untuk menentukan siapa yang paling berhak menduduki kursi Rektor ULM untuk empat tahun ke depan. Ada empat guru besar yang maju Pilrek ULM. Mereka terdiri dari Prof DR Zairin Noor (Dekan Fakultas Kedokteran yang juga guru besar), Prof DR Hadin Muhjad (Guru Besar Hukum Administrasi Fakultas Hukum ULM), Prof DR Husaini (Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM), dan rektor inkamben Prof DR Sutarto Hadi (Guru Besar Matematika FKIP ULM).

Sehari menjelang tahap penyaringan, sosok Sutarto Hadi sempat digoyang isu penggalangan suara diam-diam dan memanfaatkan duit Islamic Development Bank (IDB). Namun, Sutarto membantah rumor negatif tersebut. Adapun seorang penyokongnya sekaligus pengelola dana IDB di ULM, A Syamsu Hidayat, membenarkan Sutarto mengumpulkan civitas akademika di Hotel Mercure Banjarmasin.

“Kami memang berkumpul di Mercure Hotel bukan untuk dikarantina, tapi buka puasa bersama. Kami menginap di hotel tersebut, dan tak menggunakan dana IDB. Itu tuduhan yang ngawur dan mengada-ada,” kata Syamsu Hidayat.

Syamsu tak habis pikir atas tuduhan memakai dana IDB yang keperluannya untuk membangun 12 gedung baru di ULM. “Kami katakan sekali lagi, semua tuduhan itu tak berdasar dan menjurus fitnah,” kata Syamsu.

Di sisi lain, Ketua Forum ULM Bersih, Wahyu Firmansyah daftar nama itu memang sesuai dengan invoice di hotel Mercure. “Daftar invoice yang mencantumkan nama itu adalah anggota Senat ULM yang diduga telah dikarantina salah satu calon rektor untuk mengamankan suara. Ini telah kami laporkan ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, baik melalui SMS maupun laporan resmi,” ucapnya.

Dia mengungkapkan desakan dari anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan agar Menristekdikti Mohammad Nasir untuk membentuk tim khusus audit serta mengevaluasi hasil Pilrek ULM 2018, patut didukung. “Bahkan, dalam pernyataan Kemeristekdikti untuk membentuk tim audit, kita tunggu langkah konkretnya. Sampai sekarang, sepertinya tidak ada gerakan sama sekali. Makanya, kami melaporkan hal ini ke KPK dan Ombudsman atas dugaan praktik politik uang dalam Pilrek ULM,” tegasnya.

Saat ini, ULM tengah menanti puncak dari pemilihan rektor yang paling menentukan adalah penggunaan jatah suara 35 persen milik Kemenristekdikti pada 20 Juli nanti.