Ini Kritik Walhi Kalsel Terkait Raperda Revolusi Hijau

BANJARMASIN, Rancangan Peraturan Daerah tentang Revolusi Hijau yang diusulkan Gubernur Sahbirin Noor dalam sidang paripurna DPRD Kalsel, Kamis (3/11) mendapatkan sorotan dari aktivis lingkungan, khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)  Kalimantan Selatan.

Direktur Ekskutif Walhi, Kisworo mengungkapkan bahwa dari 1.779.982 Ha luas kawasan hutan di Kalsel, jumlah luas lahan kritisnya mencapai 640.000 ribu yang 2/3 di antaranya berada di dalam kawasan hutan.

“Dan bencana ekologis sering terjadi di Kalsel antara lain banjir serta tidak menentunya cuaca dan iklim,  tentu ini harus segera disikapi, ” ujarnya.

Terkait Raperda Revolusi Hijau, Kis—demikian Kisworo disapa, mengungkapkan bahwa jangan sampai mengulangi kegagalan Revolusi Hijau itu sendiri.  Karena menurutnya, dalam sejarah “Revolusi Hijau” masih menjadi momok apalagi konsepnya dahulu antara lain monokulturisasi tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan telah membuat pupus fungsi-fungsi ekologi habitat alami. (Baca: Gubernur Sodorkan Perda Revolusi Hijau ke Dewan, Apa Tanggapannya?).

“Ditambah lagi penggunaan bahan kimia, teknologi hibrida dan modifikasi sumber-sumber hayati telah mengganggu sistem keseimbangan alam dan lingkungan, ” tegasnya.

Ia menyarankan mengenai judul Perda relevannya menggunakan istilah bahasa lokal yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan multi tafsir.

“Judul perdanya jangan Revolusi Hijau, bagusnya pakai istilah lokal aja yang mudah di pahami dan tidak menimbulkan multi tafsir, ” bebernya.

Menurut dia, penyusunan Perda nya harus melibatkan banyak pihak dari semua tahapan dengan mengedepankan keanekaragaman hayati, jangan monokultur sehingga memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

“Dan dalam Perda harus memuat Keadilan antar Generasi, jadi semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat, ” tandasnya. (robby)