Hukum
Ini Aksi PM Subdenpom VI-22 Kepada Personil Kodim 1006
MARTAPURA, Polisi Militer (PM) Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru melakukan penertiban penegakan dan kelengkapan administrasi kendaraan TNI dan PNS, sekaligus penertiban atribut stiker, di halaman Makodim Martapura, Senin (12/2).
Kapten Cpm Indrianto SH, Dansubdenpom VI/2-2 Bjb yang memimpin pemeriksaan didampingi Kasdim Mayor Inf Ranoviandy Chairul SSos MM, Pasi Intel Kodim 1006 Martapura Kapten Inf Sunaryo Suherman, serta staf logistik dan provost.
Dansubdenpom VI/2-2/Bjb Kapten Cpm Indrianto SH mengatakan pengecekan kelengkapan surat-surat baik kendaraan dinas maupun pribadi bertujuan untuk kedisiplinan personil TNI AD.
“Pemeriksaan Sidak Gaktib ini bukan hanya anggota Kodim saja, Danramil dan perwira staf pun kita minta untuk diperiksa kendaraan masing-masing,†kata Indrianto.
“Sebagai upaya menekan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan yang melanggar hukum,†sebutnya.
Kepala Staf Kodim 1006 Martapura Mayor Inf Ranoviandy Chairul SSos MM adanya pemeriksaan kendaraan operasional anggota TNI Kodim 1006 Martapura, baik milik dinas maupun milik pribadi dilakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan dan dokumen.
“Pemeriksaan kendaraan yang dilakukan ini sebagai langkah meingkatkan kedisiplinan anggota dalam merawat kendaraan, maupun ketaatan mengenai aturan kelengkapan surat-surat kendaraan,†jelasnya.
Dari pemeriksaan, apabila ditemukan ada kendaraan yang tidak lengkap maka akan diberikan sanksi berupa tilang. Adapun putusan sanksi secara hukum yang berlaku di lingkungan TNI.(hendera)
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari
-
HEADLINE3 hari yang laluKonflik Agraria: Perjuangan Warga Sidomulyo 1 Pertahankan Tanah dari Aparat Berseragam
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
HEADLINE23 jam yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’






