Indeks Kerawanan Pemilu di Kalsel Peringkat 7, Ini Komentar Ketua KPU dan Gubernur Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Provinsi Kalsel menduduki peringkat ke 7 dari 9 provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang cukup tinggi. Kondisi itu disorot Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji. Menurutnya, rilis IKP dari Bawaslu RI ini akan menjadi catatan bagi KPU Provinsi Kalsel dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan kerawanan itu.

“Semua Pilkada itu ada kerawanannya. Cuma, tingkat kerawanannya (berbeda), apakah ringan, sedang atau berat,” kata Sarmuji kepada awak media, Rabu (11/3/2020) siang. Disinggung soal salah satu indikator IKP yaitu netralitas ASN, Sarmuji mengakui masih ada tarik menarik. Namun demikian, sesuai apa yang disampaikan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, ASN itu harus netral. “KPU sebagai pihak penerima pencalonan. Jadi ASN dalam posisi saat ini tarik menarik,” ungkap Sarmuji.

“KPU tentu senang dengan komitmen gubernur kita bahwa ASN yang selalu ditarik-tarik ini dalam proses kampanye bisa secara diam-diam atau terang-terangan mendukung pasangan calon. Ini tentu melanggar kode etik ASN,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menegaskan ASN harus netral dalam Pilkada 2020 mendatang. “Jangan anda mendukung saya tetapi melanggar aturan,” tegas Paman Birin. Seperti diketahui, netralitas ASN menjadi salah satu bagian penting dalam IKP. Di samping adanya mahar politik terhadap partai politik dan money politic.

Baca juga : Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu,  Pilkada Kotabaru dan Banjarmasin Tertinggi di Kalsel

Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, penilaian IKP diambil pada Pilkada yang diselenggarakan sebelumnya. Sehingga, data yang tertuang dalam IKP itu berdasarkan data Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

“Apakah terbaca soal calon perseorangan yang banyak saat ini atau tidak, kalau pemilu sebelumnya tidak memuat itu maka tidak masuk penilaian saat ini,” ucap Erna.

Sehingga, Bawaslu Provinsi Kalsel berupaya memprioritaskan untuk dapat mencegah kerawanan pemilu di daerah yang diindikasikan rawan tinggi. (kanalkalimantan.com/fikri)