Evaluasi Retribusi Daerah, Pemkab Banjar Genjot PAD

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Sekda Banjar H Yudi Andrea memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026, di Aula Barakat Martapura, Rabu (29/7/2026) pagi.

Pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) itu Sekda Banjar didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq dan Kabid Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Sukamto.

Sekda menegaskan bahwa PAD merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur fiskal daerah.

Optimalisasi retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan menentukan sejauh mana keberlanjutan dan kemandirian pembangunan di Kabupaten Banjar.

Rakor Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026, Rabu (29/7/2026) pagi. Foto: DKISP Banjar

Baca juga : Wali Kota Banjarbaru Raih Anugerah Pendidikan PGM Award 2026

“Kita telah menyelesaikan siklus kinerja Triwulan II hingga 30 Juni 2026. Pertemuan hari ini merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi komprehensif, obyektif dan terukur,” ujar dia.

Langkah genjot PAD ini, lanjut Yudi dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong daerah agar tidak bergantung pada dana transfer.

Terlebih, transfer alokasi dari pusat ke daerah yang diproyeksikan mengalami penurunan signifikan.

“Transfer daerah saat ini sangat berpengaruh. Pada tahun ini saja ada pengurangan sekitar 25 persen, dan proyeksi kita di tahun 2027 juga akan seperti itu.

Oleh karena itu, pimpinan dan pemerintah pusat meminta daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan memaksimalkan semua potensi pendapatan melalui PAD, baik retribusi maupun pajak,” jelas dia.

Rakor Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Optimalisasi PAD Tahun Anggaran 2026, Rabu (29/7/2026) pagi. Foto: DKISP Banjar

Baca juga : Protes Pemadaman Listrik Bergilir, Warga Datangi PLN UP3 Banjarmasin

Memasuki anggaran paruh kedua tahun 2026, rapat koordinasi ini ditujukan untuk mengukur secara tujuan sejauh mana realisasi penerimaan retribusi dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk menginventarisasi berbagai kendala teknis maupun regulasi yang dihadapi Perangkat Daerah dan BUMD di lapangan.

Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, serta tim teknis diminta untuk berdiskusi secara terbuka, transparan dan berorientasi pada solusi nyata guna melahirkan inovasi konkret.

“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara terbuka dan transparan. Pastikan realisasi data dan laporan kendala yang dibawakan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja kita ke depan untuk mencapai target ketertinggalan,” tambah dia.

Rapat koordinasi ini melibatkan jajaran kepala SKPD, pimpinan BUMD, direktur rumah sakit, Kasubbag Keuangan, serta seluruh petugas teknis pengelola retribusi di lingkungan Pemkab Banjar. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Reporter: dksipbanjar
Editor: dhani