DPRD Barito Kuala Bahas Perubahan Perda Pajak dan Pertanggungjawaban APBD 2024

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – DPRD Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-17 pada Selasa (10/6) untuk membahas dua agenda utama, yaitu persetujuan terhadap Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Kuala dan dihadiri Wakil Bupati Herman Susilo, anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat SKPD, camat, serta perwakilan instansi lainnya.

Ketua DPRD menyampaikan bahwa perubahan Perda tentang pajak dan retribusi perlu dibahas untuk menyesuaikan aturan daerah dengan regulasi yang berlaku secara nasional.

Baca juga: DPRD Banjarbaru Kebut Tiga Bulan Bahas Tiga Reperda Inisiatif

Tujuannya agar kebijakan perpajakan dan retribusi di Barito Kuala bisa lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelayanan publik.

Selain itu, DPRD juga mulai membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Laporan ini memuat data realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang akan menjadi dasar bagi DPRD dalam melakukan evaluasi.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyebut bahwa Pemkab Barito Kuala kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk laporan keuangan daerah. Ini merupakan WTP kesepuluh berturut-turut yang diterima oleh pemerintah daerah.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan raperda ini akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, dan pihaknya akan mencermati setiap aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

“DPRD akan menindaklanjuti penyampaian ini melalui proses pembahasan, agar nantinya bisa disetujui dan ditetapkan sebagai peraturan daerah,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tugas pengawasan dan legislasi DPRD Barito Kuala terhadap jalannya pemerintahan daerah. (www.kanalkalimantan.com/hms)

Reporter: Rls
Editor: rdy