Denny Indrayana: Tak Ada Pilihan, Masyarakat Sipil Harus Selamatkan KPK

BANJARAMSIN, Pilkada serentak 2020 mendatang akan menghadapi tantangan berat dan lebih besar dalam menjaga kebersihan dari praktek curang dan politik uang jika benar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diketuai oleh Firli Bahuri.

“Pimpinan KPK yang baru juga masih dilihat,” terang seorang praktisi hukum, Prof Dr H Denny Indrayana SH LLM usai memberi kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Sabtu (14/9).

Mantan Staf Khusus Presiden SBY dalam bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN ini mengatakan, electoral corruption merupakan tantangan yang paling berat. Keberadaan KPK yang kuat dan efektif sangat penting, ungkapnya, mengingat KPK saat ini sedang diujung tanduk. “Apalagi jika Revisi Undang-undang (RUU) KPK disahkan, hal ini sama saja dengan membunuh KPK,” terangnya.

Pria yang juga menjadi pengacara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan hasil Pilpres 2019 ini mengatakan, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan KPK dengan masyarakat sipil yang anti korupsi terus berkonsoliasi mengingat banyak sekali serangan kepada KPK seperti RUU KPK, RUU KUHP, isu UU permasyarakatan, pansel KPK yang bermasalah, hingga pemilihan pimpinan KPK yang baru.

“Tidak ada pilihan lain masyarakat sipil anti korupsi terus konsolidasi, tidak boleh terbelah karena ada polarisasi saat pilpres lalu. Kembali solid hadapi serangan politisi korup musuh KPK,” ujarnya.

Gelombang penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 yang tengah digodok DPR RI, menggelinding bak bola salju semakin hari makin membesar. Tak hanya datang kalangan akademisi Universitas Lambung Mangkurat, para jurnalis dari berbagai media di Banjarmasin juga turut menolak pemandulan lembaga anti rasuah tersebut. (mario)