BPS HSU Ajak Lembaga dan Instansi Deklarasikan Pencanangan Zona Integritas Anti Korupsi

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Badan Pusat Statistik (BPS) HSU menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama lembaga dan instansi di lingkungan Pemkab.

Deklarasi yang digelar di halaman Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (17/6/2020) dihadiri Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto, Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan dan Pelindungan Anak HSU Hj Gusti Iskandariah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika HSU H Adi Lesmana, dan Ketua Pengadilan Agama Amuntai.

Kepala BPS HSU Sukma Handayani, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan zona integritas guna mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi (RB). Termasuk juga menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan birokrasi yang melayani publik.

Dikatakanya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien.

Hal itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean government menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

“Melalui Pencanangan Zona Integritas ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara akan lebih responsif dalam menjawab kebutuhan daerah terutama di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun kebutuhan data seluruh stakeholder terkait,” tukas Sukma.

Dalam deklarasi tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melibatkan Kapolres HSU, Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Kepala DPPPA HSU, dan Diskominfo HSU. (kanalkalimantan.com/dew)