Tim Kecamatan Mantangai Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

KANALKALIMANTAN. COM, KUALA KAPUAS – Camat Mantangai melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 di tiga desa di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Pembentukan tim ini adalah upaya mewujudkan transparansi pengelolaan penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Mantangai.

“Monev yang kita lakukan adalah bagian dari tugas kami sebagai Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2020,” kata Yunius Tunggal, Camat Mantangai pada, Selasa (28/7/2020), di Kapuas.

Yunius Tunggal mengatakan, monev ini adalah bagian dari strategi dirinya agar para kepala desa terhindar dari praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana desa.

“Dengan adanya kegiatan monev ini, kita tentu berharap agar para kepala desa di Kecamatan Mantangai tidak bersentuhan dengan hukum,” kata Yunius.

Ia menyebut, monitoring dan evaluasi ini merupakan kegiatan yang tertunda karena semestinya dilakukan pada Mei 2020 dan rencananya berlangsung sampai Desember 2020.

Baca Juga :

Gubernur Muhidin Lepas Keberangkatan Kloter Pertama Embarkasi Banjarmasin
24 April 2026
Perubahan Budaya Pengelolaan Sampah di Banjarbaru, Pemilahan Dimulai dari Rumah Tangga
24 April 2026
Aksi Sosial Srikandi PLN UIP3B Kalimantan Hidupkan Semangat Kartini
23 April 2026

Tim Monev beranggotakan Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Mantangai, serta para Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di Kecamatan Mantangai.

Sementara Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan Mantangai, merespon baik upaya yang dilakukan Camat dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari, di tiga desa yang ada di wilayah Kecamatan Mantangai.

“Ini adalah bagian dari fungsi kontrol sejauh mana realisasi fisik maupun non fisik pengelolaan ADD dan DD sekaligus memberi pemahaman kepada para Kades dan aparatnya dalam pemanfaatan ADD dan DD,” tandas Yunius. (Kanalkalimantan.com/ags)