Bencana Ekologis Selalu Berulang, Walhi Kalsel: Ada yang Salah pada Pengelolaan Lingkungan

BANJARBARU, Bencana banjir di Kalsel bisa dipastikan akibat kawasan lingkungan yang salah dalam pengelolaannya. Walhi Kalsel menyebut saat ini di wilayah Kalsel dari luas 3,7 Juta hektare, 50 % sudah dibebani izin tambang dan perkebunan sawit, belum HTI dan HPH.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” tegas Direktur Walhi Kalsel Kisworo kepada Kanalkalimantan.com, Minggu (5/1).

Seperti kita ketahui konflik lahan dan bencana ekologis selalu terjadi secara berulang-ulang di Kalsel. Terkait bencana ekologis (banjir), selain karena tutupan lahan dan DAS yang sudah rusak dan kritis, tentu ini harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah.

Gubernur, Bupati dan Walikota se Kalsel, sebut Kisworo, harus segera turun tangan. Pertama harus tanggap bencana, sebelum, pada saat dan pasca bencana. “Kedua review perizinan dan jangan menambah izin baru untuk tambang dan perkebunan monokultur skala besar (Sawit, HTI, HPH),” sebut Kisworo.

Desakan ketiga dari Walhi Kalsel berupa penegakan hukum, bagi pelaku kejahatan lingkungan terutama terhadap korporasi nakal. “Keempat, ada inventarisasi lahan dan DAS yang kritis dan segera dilakukan pemulihan yang terarah dan terukur dari hulu sampai hilir,” sambung Kisworo.

Juga harus dipastikan tidak ada perusahan nakal yang memanfaatkan banjir ini untuk membuang limbah. Termasuk review RTRW sehingga dalam RPJM dan RPJP juga memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan.

“Paling penting, jangan jadikan bencana sebagai proyek, tapi sebagai cambuk untuk peduli terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat,” ingatnya.

Terakhir menurut Kisworo, selain masalah penanganan saat terjadi bencana, untuk menghindari jatuh korban perlu juga pemerintah memberi kapasitas dan keterampilan rakyat agar tanggap dan tahan menghadapi bencana. (bie)