Masih Perlu Waktu untuk Demokrasi yang Substantif

BANJARMASIN, Demokrasi di Indonesia saat ini masih merupakan demokrasi oligarki. Demokrasi yang diwarnai dengan kekuasaan uang. Sehingga jika masyarakat mengharapkan demokrasi yang lebih substantif, itu masih perlu waktu panjang dan melibatkan semua unsur dan kepentingan.

Hal ini disampikan pengamat politik dari Uniska Dr HM Uhaib As’ad M.si dalam Dialog Publik bertema “Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu 2019” yang digelar Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), di Hotel Nasa, Banjarmasin, Selasa (20/11).

Dialog ini mengundang narasumer laianya seperti Dr H M Effendi SH, MH, mantan anggota KPU Kalsel dan mantan dekan FM ULM Banjarmasin dan H Hairansyah SH, MH, yang merupakan anggota Komnas HAM RI dan mantan anggota KPU Kalsel.

Uhaib mengatakan, substantif yang dimaksud adalah bahwa demokrasi saat ini belum diwaranai dengan rasionalitas politik. “Masyarakat dihadapkan secara pragmatis untuk mendapatkan uang dari parktek money politic atau dengan jual beli suara,” jelasnya.

Ia berharap, ke depannya partai politik dan semua institusi kelembagaan negara, termasuk perguruan tinggi, LSM, media massa harus ikut berpartisipasi menyuarakan tentang pentingnya demokrasi yang substantif. “Tidak bisa kita beraharap sepenuhnya pada keberadaan partai politik. Oleh karena itu semuanya harus ikut berpatisipasi.”

Uhaib mengatakan, arah demokrasi di Kalsel sendiri masih belum ada soal-soal yang signifikan yang perlu dikhawatirkan. Soal beda pendapat, itu hal yang biasa dalam demokrasi. Yang paling penting adalah agar semua saling memahami pandangan masing-masing dan pilihan masyarakat.

“Biarlah masyarakat memilih mana yang sesuai dengan ideologi politik mereka tanpa harus diwarnai dengan praktik yang menyimpang oleh partai politik,” ungkapnya. (mario)