Politik
Kawal Tahapan Pemilu, Jaringan Demokrasi Indonesia Hadir di Kalsel
BANJARMASIN, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) gelar dialog publik “Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu 2019†di Hotel Nasa Banjarmasin, Selasa (20/11). JaDI menghimpun alumni penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Deklarasi diikuti oleh beberapa alumni KPU Kalsel, Bawaslu, dan Panwaslu kabupaten/kota.
Deklarasi menindaklanjuti presidium nasional, dalam JaDI juga berkumpul Hadar Gumay dan Juri Ardianto yang menjabat sebagai komisioner pejabat KPU RI.
Di temui di sela-sela kegiatan, Samahuddin Muharram, mantan Ketua KPU Kalsel mengatakan, tujuan JaDI tentunya adalah dalam rangka membangun dan bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Sehingga bisa memberi kontribusi pemikiran terhadap apa saja dalam proses tahapan Pemilu di Kalsel.
Memberikan kontribusi dan pemikiran terkait kebijakan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. “Misalnya nanti terkait persoalan kebijakan, kemudian persoalan demokrasi dan arah pembangunan di Kalimntan Selatan. JaDI bergerak untuk itu,†ujarnya.
Deklarasi JaDI menurut Samahuddin sangat penting bagi Kalsel, terutama dalam konteks mengawal demokrasi menjelang Pemilu. Karena saat ini, penyelenggara Pemilu banyak persoalan dan mantan-mantan penyelenggara punya pengalaman dan pengetahuan terkait dengan proses tahapan Pemilu.
Ia menambahkan salah satu contohnya. “Misalnya, hari ini data Pemilu masih bermasalah, walaupun secara nasional masih diperpanjang 30 hari ke depan, itu kan sebuah persoalan yang saya kira tidak tuntas. Sehingga jaringan demokrasi ini bisa memberikan masukan,†bebernya.
Persoalan lainnya adalah DCT yang hingga saat ini masih bermasalah. Masih ada persoalan caleg-caleg yang sampai saat ini kemungkinan bisa diangkat dalam proses hukum. Hal ini berarti tidak terjalinnya sinergi antar KPU. “Harus diberikan masukan-masukan. Baik itu Bawaslu dan KPU di Kalimantan Selatan,†katanya.
Keberadaan JaDI untuk Kalsel punya peran unuk beberapa contoh kasus tersebut. Bukan berarti JaDI mencampuri persoalan internal penyelenggara, tapi memberi kontribusi pemikiran dan masukan yang bersifat kritik membangun.(Mario)
Editor : Abi Zarrin AL Ghifari
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu102 ASN Pemko Banjarbaru Isi Jabatan Fungsional yang Baru
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara2 hari yang laluAtasi Blank Spot, Pemkab HSU Pastikan BTS di Desa Bararawa Berfungsi
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWalhi Kalsel Tantang Menteri LH yang Baru Akhiri Persoalan Lingkungan
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara3 hari yang laluMahasiswa Uniska Turun Tangani Gulma Susupan Gunung di HSU
-
HEADLINE3 hari yang lalu201 Desa di Kalsel Masih Area Blank Spot
-
Pemprov Kalsel3 hari yang laluPemprov Kalsel Perkuat Sinergi Atasi Blank Spot, Dorong Pemerataan Akses Digital





