Kecamatan Paringin Evaluasi Standar Pelayanan

KANALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Pemerintah Kecamatan Paringin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Review Standar Pelayanan 2026 sebagai bagian dari evaluasi pelayanan kepada masyarakat.

Forum yang berlangsung di Aula Kantor Camat Paringin, Senin (8/6/2026), menjadi ruang bagi masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terhadap pelayanan yang berjalan di tingkat kecamatan.

Camat Paringin, Hudi Darmawan, mengatakan evaluasi standar pelayanan perlu dilakukan secara berkala agar layanan pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Review standar pelayanan ini penting dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif demi peningkatan kualitas pelayanan di Kecamatan Paringin,” ujarnya.

Forum tersebut dihadiri perwakilan pemerintah desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, instansi terkait, serta unsur lainnya. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan kritik, saran, maupun rekomendasi terkait pelayanan publik.

Baca juga: Jaga Ketersediaan Air Bersih Masyarakat, PTAM Intan Banjar Laksanakan Program Empaty Pelayanan Sosial

Sejumlah aspek menjadi bahan pembahasan, mulai dari persyaratan dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, hingga ketersediaan sarana dan prasarana.

Pemanfaatan teknologi informasi juga ikut dibahas untuk melihat peluang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan di Kecamatan Paringin.

Hudi mengatakan masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan standar pelayanan ke depan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan agar standar pelayanan yang diterapkan tidak hanya disusun dari sisi pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan warga sebagai pengguna layanan.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kecamatan Paringin berharap pelayanan publik dapat berjalan lebih responsif, transparan, dan akuntabel sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.(www.kanalkalimantan.com/McKab.Balangan)

Editor: Rdy