DPRD Kapuas

Fraksi-Fraksi DPRD Kapuas Meminta Penagihan Denda Keterlambatan Pekerjaan Rekanan

Diterbitkan

1 hari yang lalu

pada

26 Juni 2026

Diunggah oleh

Al Ghifari

Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan. Foto: ags

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II tahun sidang 2026 digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Jum’at (26/6/2026) siang.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah didampingi Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes, dihadiri Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, jajaran pemerintah daerah, kepala OPD, dan tamu undangan.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, mengatakan agenda paripurna meliputi penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

“Sekaligus penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2025,” jelasnya.

Dalam pemandangan umum, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme dan tata tertib dewan.

Selain itu, fraksi-fraksi DPRD Kapuas menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

Rekomendasi tersebut diantaranya meminta pemerintah daerah menindaklanjuti penagihan denda keterlambatan pekerjaan kepada rekanan, memperketat evaluasi rekam jejak kontraktor dalam proses pengadaan, serta mempercepat penyelesaian seluruh temuan hasil pemeriksaan melalui Inspektorat dan OPD terkait.

“Persetujuan seluruh fraksi menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” katanya.

“DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk