Kunjungan ke Mal Pelayanan Publik, Komisi II DPRD Banjarbaru Beri Sejumlah Catatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru, Kamis (19/6/2025) siang.

Kunjungan kali ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru Ir Syamsuri bersama sejumlah anggota didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bambang Supriyatno.

MPP Banjarbaru saat ini telah memiliki 45 tenant secara keseluruhan yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN, BUMD serta swasta.

Baca juga: MTQ XXXVI Kalsel, Tuan Rumah Siap Pertahankan Gelar Juara Umum

Tenant-tenant ini pula ditinjau oleh Komisi II DPRD Banjarbaru didapati beberapa catatan evaluasi.

“Dari satu sisi MPP ini sudah luar biasa, banyak tenant-tenant, tapi ada beberapa tenant yang belum bisa diakomodir. Sehingga mereka meminta dukungan anggaran di APBD 2025 dan 2026. Kita akan dukung karena ini bagian dari pemerintah melayani masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru.

Syamsuri ingin agar tenant-tenant di MPP semua aktif jangan sampai kosong. Saat peninjauan diakuainya beberapa tenant masih kosong dan tidak digunakan secara optimal.

“Kita sudah menyiapkan tempat, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh SKPD atau instansi yang seharusnya standby di situ,” imbuh dia.

Baca juga: Kritik Rumah Subsidi 18 Meter Persegi, IAI: Bukan Rumah, Itu Selter

“Terlepas dari ada atau tidak adanya orang yang dilayani harusnya tetap standby, dan itu yang kita minta supaya bisa dievaluasi,” sambungnya.

Dari segi sarana prasarana sudah dirasa sangat cukup. Hanya satu yang ia akui masih sangat kurang yakni dari segi kapasitas parkir di halaman MPP.

“Kita jberikan masukan agar gedung Dispora di sampingnya menjadi tempat perluasan bangunan, kita akan coba dorong kepada pemerintah,” ungkapnya.

Selain kunjungan lapangan, Komisi II juga melakukan rapat evaluasi. Sejumlah saran masukan disampaikan, salah satunya daro Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Putra Qomaluddin Attar Nurriqli.

Baca juga: Uji Materi Pasal Karet UU Pemilukada, Denny: Melawan Kriminalisasi, Ancaman Kebebasan Berekpresi

Qomal -biasa disapa- mengomentari di antaranya terkait jam operasional tenant-tenant yang ada di MPP.

“Sehubungan dengan banyaknya keluhan dan permintaan pelayanan maka menurut saya perlu ditambah dari jam 1 hingga minimal 1-2 jam lagi,” ujar Qomal.

Dirinya mendorong adanya digitalisasi dan inovasi baik dalam hal verifikasi berkas dan sebagainya secara detail. Dia mendorong adanya beberapa inovasi dalam hal promosi.

“MPP ini tidak banyak yang tahu, walaupun kondisi sekarang sudah membludak, namun berkaitan MPP harus dipromosikan secara luas dan kreatif,” jelasnya.

Baca juga: “Ruang Narasi” BEM Uniska MAB: Bedah Kasus Juwita dari Perspektif Hukum dan Keadilan

Komisi II memberikan dorongan khusus promosi di Mall atau di tempat strategis lainnya yang dilakukan lebih banyak.

“Atau media-media kreatif yang menginformasikan tentang MPP di cafe-cafe dan sebagaimana sebagai pusat informasi terintegrasi Pemko Banjarbaru,” tutup Qomal. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor : bie